WahanaNews.co | Menjelang tutup akhir tahun anggaran 2022, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung menggelar Press Conference Kondisi Fiskal dan Perekonomian Terkini Provinsi Lampung. Mengambil lokasi di student center FEB Universitas Lampung, acara tersebut mengundang narasumber dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi Lampung dan Ekonom Lampung. Berbagai media cetak dan online hadir, termasuk perwakilan mahasiswa sebagai upaya melakukan edukasi APBN.
Dalam pemaparannya, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung M. Dody Fachrudin, optimis perekonomian Lampung tumbuh positif.
Baca Juga:
Pekan Kreativitas Mahasiswa PNP: Sinergi Profesi dan Inovasi Karir
Hal tersebut selaras dengan kinerja APBN dan APBD sampai dengan periode 30 November 2022 yang menunjukkan penerimaan pendapatan di Lampung terealisasi sebesar 102,21 persen dari target penerimaan atau senilai Rp10,21 triliun.
Adapun secara year on year (yoy), pendapatan APBN di Provinsi Lampung mengalami kenaikan sebesar 12,45 % yang dikontribusi dari Pajak Penghasilan sebesar Rp3,33 Triliun.
Khusus dari sisi perpajakan, penerimaan Pajak di Provinsi Lampung pada November 2022 tumbuh sebesar 41,29% dibandingkan Oktober 2022. Adapun realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan 30 November 2022 mencapai 103,14% dari target pajak yang ditetapkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perekonomian di Provinsi Lampung terus tumbuh positif.
Baca Juga:
Ratusan Mahasiswa FE UNIAS Diberangkatkan PKM dan PKL ke Berbagai Instansi
Hal tersebut tentu didorong juga oleh kinerja belanja pemerintah di Lampung melalui APBN yang sampai dengan 30 November 2022 sebesar Rp27,19 triliun naik sebesar 4,2 triliun dibandingkan dengan realisasi bulan sebelumnya yakni Rp. 22,99 triliun.
Untuk kinerja APBD se-Lampung, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp24,09 triliun, Belanja Daerah Rp21,74 triliun dan Pembiayaan Daerah Rp0,77 triliun sehingga menghasilkan SILPA sebesar Rp3,12 triliun.
Kontribusi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terhadap pendapatan APBD sampai dengan tanggal 30 November 2022 sebesar Rp17,88 triliun atau 74,2% dari total pendapatan APBD.
Realisasi Kredit Program
Realisasi KUR di Provinsi Lampung sampai dengan 30 November 2022 tercatat sebesar Rp10,12 triliun yang disalurkan kepada 240.871 debitur atau naik sebesar 2,46% (yoy).
Untuk mendorong UMKM tumbuh, Kanwil DJPb Provinsi Lampung terus menjalin kerja sama dan berkoordinasi dengan Pemda, Perbankan, OJK dan stakeholders lainnya dalam rangka pemberdayaan UMKM dan percepatan akses keuangan kepada pelaku UMKM melalui Kredit Program KUR maupun pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
Adapun realisasi penyaluran UMi per 30 Nov 2022 mencapai Rp248,11 miliar untuk membantu 59.096 pelaku usaha mikro atau naik sebesar 5,69% (yoy).
Untuk memperluas manfaat pembiayaan UMi, Kanwil DJPb Provinsi Lampung fokus menambah jumlah penyalur UMi, khususnya koperasi-koperasi yang ada di Lampung untuk dapat menjadi penyalur UMi baru.
Realisasi APBN dan Program Perlinsos Terkini
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat melalui Kementerian Negara/Lembaga, pertanggal 26 Desember 2022 sebesar Rp7,7 triliun atau 88,56% dari pagu sebesar Rp8,7 triliun. Sedangkan realisasi belanja TKDD tercatat sebesar Rp20.89 triliun atau telah mencapai 98,61% dari pagu sebesar Rp21,18 triliun. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, persentase capaian ini mengalami peningkatan sebesar 0,3%.
Khusus penyaluran program perlindungan sosial, masyarakat di Provinsi Lampung telah memperoleh berbagai bantuan sosial diantaranya bantuan sembako telah disalurkan sebesar Rp1,67 Triliun kepada 699.528 KPM (Keluarga Penerima Manfaat), Bantuan Langsung Tunai BBM telah disalurkan sebesar Rp473 miliar kepada 789.309 KPM, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) telah disalurkan sebesar Rp1,24 triliun kepada 434.112 KPM, BLT Minyak Goreng disalurkan sebesar Rp210 miliar untuk 700.512 KPM, dan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp119 miliar untuk 184.202 pekerja.
Khusus bantuan Covid-19, telah dilakukan pembayaran klaim untuk 10.861 pasien sebesar Rp405 miliar untuk 52 Rumah Sakit se-Lampung dan Pembayaran insentif untuk 5.623 nakes sebesar Rp27 miliar.[sdy]
