WahanaNews.co | Pemprov DKI Jakarta akan menyerahkan pengelolaan Light
Rail Transit (LRT) Jakarta kepada
perusahaan swasta. Penyerahan tersebut melalui kerjasama Pemerintah Daerah dan
Badan Usaha (KPDBU).
Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak, mengatakan, Pemprov DKI Jakarta berencana merombak sejumlah rute
LRT yang akan digarap saat ini. Menurutnya, hal ini terkuak ketika Dinas
Perhubungan DKI melakukan pemaparan proyek tersebut kepada DPRD DKI pada 22 Oktober 2020 lalu.
Baca Juga:
Jaga Citra Kawasan ASEAN, ALPERKLINAS Apresiasi Target Pemprov Jakarta Bersih Kabel Listrik
"Di dalam paparan Dinas Perhubungan, Gubernur Anies
mengurangi alokasi rute LRT yang akan dikelola oleh Pemprov DKI, dari 100 kilometer menjadi 23,2 km," kata
Gilbert kepada wartawan, Minggu (1/11/2020).
Gilbert menjelaskan, rute yang hendak diubah Anies Baswedan itu adalah Kelapa
Gading - Jakarta
International Stadium (JIS) 8,2 km, Kelapa Gading - Velodrome 5,8 km, Velodrome - Klender 4,1 km, dan Klender - Pondok Bambu
- Halim 5,2 km.
Selain itu, Anies akan menyerahkan rute Pulo Gebang - Joglo sepanjang 32,8 km kepada pihak swasta melalui
skema KPDBU. Rute ini akan melalui Jalan Jend Basuki Rahmat, Kampung Melayu,
Jalan Prof Dr Satrio, Pejompongan, Palmerah, Bundaran Senayan, Permata Hijau,
dan berakhir di Joglo.
Baca Juga:
Layanan JKN Makin Mudah Diakses Warga Jakarta: Cukup Pakai NIK dan Mobile JKN
Politisi PDI Perjuangan itu mengaku, pihaknya menolak rencana perubahan
rute tersebut. Sebab, kata dia, hal ini hanya merugikan Pemprov DKI Jakarta.
Dia mempertanyakan alasan Gubernur Anies menyerahkan sebagian besar pengelolaan
moda transportasi ini kepada swasta.
"Kenapa harus kasih ke swasta? Apakah karena biaya? APBD di
pemerintahan sebelumnya lebih kecil, tapi bisa membangun depo dan jalur
LRT," ujarnya.
Dia menduga,
antara Pemprov DKI Jakarta dan pihak swasta sudah ada kesepakatan tertentu yang
sebetulnya tidak membawa keuntungan apa-apa buat pemerintah. Justru sebaliknya,
yang meraup untung besar adalah swasta.
"Jadi, ini bukan karena APBD tidak cukup, tetapi sepertinya
adadeal-deallain
yang kita tidak tahu," pungkasnya. [qnt]
