Moeldoko Ditolak, Zakiah Aini Ditembak

Redaksi - Daerah

Jumat, 2 April 2021 - 16:43 WIB

Ikuti Kami di:

Oleh YUKIE H. RUSHDIE

Baca Juga:

Resmi! AHY Umumkan Dewan Pakar Demokrat, Ada Andi Malarangeng dan Rachlan Nashidik

DALAM hitungan tak lebih dari 4 jam alias 240 menit atau 14.400 detik, dua peristiwa penting terjadi di Jakarta, Rabu (31/3/2021).

TKP-nya juga relatif berdekatan. Yang satu di Jalan HR Rasuna Said, dan satunya lagi di Jalan Trunojoyo.

Baca Juga:

Tanggapi RUU TNI, Andi Arief Ingatkan Dulu Ada Jendral Aktif yang Tangani Bencana dan Covid

Sama-sama di wilayah Jakarta Selatan. Dan, menurut Google Maps, jarak keduanya hanya sekitar 8,1 km.

Di Jalan HR Rasuna Said, yang lebih populer dengan sebutan Jalan Kuningan, tepatnya di Kantor Kemenkumham RI, Yasonna Laoly mengumumkan sikap pemerintah terhadap kisruh Partai Demokrat.

Disebut "pengumuman", karena di sana tidak disediakan forum untuk berdebat atau saling sanggah.

"Kalau tidak menerima, silakan ajukan gugatan ke pengadilan," kata Yasonna, saat itu.

Sekitar pukul 12.30 WIB, lewat sebuah konferensi pers yang difasilitasi oleh aplikasi Zoom (sang "bayi ajaib" di era Covid-19), Menkumham Yasonna Laoly berujar lantang bahwa pemerintah menolak untuk mensahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, 5 Maret 2021.

Diketahui, forum KLB yang dimotori sejumlah tokoh senior Partai Demokrat itu, seperti Jhoni Allen Marbun, Max Sopacua, Marzuki Alie, Muhammad Nazaruddin, dan lain-lain, memutuskan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

Sesuai proses awalnya, tentu saja gelaran KLB itu ditentang kubu Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bahkan levelnya disebut lebih rendah dari sekadar "arisan".

Bila sebelumnya sekadar adu omong di media, maka pasca-KLB itu kondisi Partai Demokrat pun "sah terbelah".

Dikatakan "sah terbelah", karena kemudian kedua kubu sama-sama menyampaikan laporan dan permohonannya secara resmi ke kantornya Yasonna Laoly, Kemenkumham RI.

Kubu Moeldoko memohonkan pengesahan hasil KLB, sementara pihak AHY meminta penolakan terhadap forum yang katanya "abal-abal" tersebut.

Lantas, apakah pengumuman yang terlontar dari celah-celah bibir Yasonna Laoly tadi merupakan ujud dukungan pemerintah terhadap kubu AHY?

Sepintas, memang terlihat seperti begitu. Terbukti, segenap kader Partai Demokrat beserta AHY-nya sekaligus, sontak berucap: "Terima kasih, Pak Jokowi!"

Namun, secara formal, keputusan pemerintah itu semata-mata demi menjaga kewibawaan produk administrasi negara terbitan Kemenkumham, yakni Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM Nomor M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan AD-ART Partai Demokrat tertanggal 18 Mei 2020, yang sekaligus mendasari pengakuan pemerintah terhadap AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Dengan kata lain, jika pemerintah mengabulkan permohonan kubu Moeldoko, itu sama saja dengan menginjak-injak produk administrasi negara yang diterbitkan Kemenkumham.

Maka, pernyataan Yasonna Laoly, yang mempersilakan kubu Moeldoko mengajukan gugatan ke pengadilan, bisa juga ditangkap sebagai isyarat agar pihak KLB mengupayakan dulu pembatalan terhadap produk administrasi negara tersebut, kalau memang mau disahkan.

Prediksi lanjutannya, bila proses hukum terhadap legalitas AD-ART dan kepengurusan Partai Demokrat itu berkepanjangan, katakanlah hingga menyeberang ke tahun 2022, apalagi kalau sampai 2023, ini bakal jadi PR rumit bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pasalnya, pada situasi seperti itu, bukan mustahil bakal muncul polemik baru terkait kelayakan Partai Demokrat untuk menjadi peserta pada ajang Pemilu 2024.

Wajarlah kalau kemudian sejumlah analis berpendapat, target utama KLB Deli Serdang itu sebenarnya bukanlah menjadikan Moeldoko sebagai Ketua Umum, namun menjegal keikutsertaan Partai Demokrat di Pemilu 2024.

Artinya, target terujung dari kisruh ini adalah "Pemilu 2024 Tanpa Partai Demokrat"!

Bila kondisi ke arah sana sudah kian mengancam, maka solusinya hanya satu: rekonsiliasi, seperti halnya Partai Golkar beberapa tahun silam atau Partai Berkarya belum lama ini.

Itu baru soal yang terjadi di Kantor Kemenkumham RI, Jalan HR Rasuna Said, yang berpotensi mengubah peta politik nasional dalam beberapa tahun ke depan.

Lantas, apa yang terjadi di Jalan Trunojoyo, sekitar 14.400 detik kemudian?

Baru juga sejumlah media menyiapkan laporan soal "detik-detik Moeldoko ditolak", tiba-tiba mereka harus menyusun tentang "detik-detik" yang lain, yakni "detik-detik Zakiah Aini ditembak".

Ya, di Jalan Trunojoyo itu, tepatnya di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, terjadi sebuah aksi yang dalam istilah Kapolri, Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, disebut lone wolf.

Seorang perempuan berpakaian serba tertutup, yakni gamis hitam dan kerudung biru dengan penutup sebagian wajah yang tidak mengundang kecurigaan berkat Covid-19, lolos dari pos penjagaan Mabes Polri yang ketat, padahal membawa sepucuk senjata api.

Masuk akal juga, dengan penampilan seperti itu, tentunya akan sangat berisiko bila petugas di pos jaga gerbang masuk Mabes Polri, yang umumnya pria atau bukan Polwan, melakukan pemeriksaan ketat dengan penggeledahan ke bagian tubuh.

Bisa-bisa kena tuduhan pelecehan seksual kalau feeling-nya meleset dan tidak ditemukan hal yang melanggar hukum.

Apalagi, sesuai prosedur umum, langkah pemeriksaan lanjutan yang ketat hanya dilakukan secara random, berdasarkan tanda-tanda awal yang bisa membangkitkan kecurigaan di pihak petugas.

Setelah beberapa saat terlihat mondar mandir di dalam lingkungan Mabes Polri, perempuan yang kemudian diketahui bernama Zakiah Aini (25) itu mengeluarkan senjata apinya, menodongkan ke arah petugas yang berada di pos jaga, lalu menembak ke sana ke mari hingga katanya tercatat sebanyak enam kali, dan akhirnya jatuh tersungkur tak jauh dari gedung tempat Kapolri berkantor.

Hasil otopsi menyebutkan, Zakiah Aini tewas akibat peluru yang bersarang di jantungnya.

Jadi, soal motif dia menyerang Mabes Polri pun tentu takkan mungkin lagi terkorek secara langsung dari mulutnya, dan hanya bisa diraba berdasarkan temuan-temuan lanjutan.

Aksi lone wolf Zakiah Aini itu menjadi kian seksi karena hanya berselang tiga hari dari bom bunuh diri pasangan suami-istri di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (28/3/2021).

Dari dua kejadian yang hanya berselang sekitar 14.400 detik itu, kesiagaan nasional Indonesia menghadapi ujian tak kecil.

Bedanya, yang satu bersumber dari manuver orang-orang bernama besar dengan latar belakang persoalan relatif lebih transparan atau setidaknya mudah dikorek (karena tak ada pelakunya yang tewas).

Sementara, yang kedua dilakukan orang tak dikenal (OTK) dengan latar belakang persoalan relatif lebih misterius atau setidaknya tak bisa lagi dikorek secara langsung dari mulut pelakunya (karena sudah tewas).

Apapun ceritanya, kini Indonesia memang harus betul-betul siaga terhadap potensi gejolak politik maupun sosial-ideologis di waktu-waktu dekat ini, terutama jelang era perubahan besar di 2024.

Perubahan besar?

Ya, secara kekinian, konstitusi memang masih bicara bahwa di tahun 2024 nanti Indonesia akan mencari pemimpin baru. Joko Widodo alias Jokowi harus berakhir, tak bisa lagi berlanjut.

Kalaupun ternyata kemudian konstitusi mengizinkan Jokowi berlanjut, itu tetaplah sebuah perubahan besar. Era baru selepas kebijakan Presiden dua periode pasca Reformasi 1998.

Dan, secara historis, mulai dari 1945, 1966, dan 1998, Indonesia selalu berhadapan dengan suatu situasi yang sangat mencekam setiap kali memasuki era perubahan besar.

Namun, harap dicatat, pernyataan pada alinea di atas itu bukanlah sebuah harapan, melainkan ajakan atas nama kewaspadaan. Kesiagaan nasional" (Yukie H. Rushdie, Dewan Redaksi WahanaNews)-dhn

Ikuti update berita pilihan dan breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik https://t.me/WahanaNews, lalu join.