“Dengan ribuan bahasa dan ragam tradisi, pembangunan yang berlandaskan kebudayaan adalah sebuah keharusan. Tanpa kebudayaan, pembangunan akan kehilangan arah, makna, dan identitas,” tambahnya.
Dalam konteks tersebut, pers dinilai memiliki peran penting sebagai penjaga ingatan kolektif, ruang dialog kebudayaan, serta penghubung antara tradisi dan modernitas. Pers yang sehat adalah pers yang memberi ruang bagi kebudayaan untuk tumbuh, dikenal, dan dihargai publik.
Baca Juga:
Persiapan HPN 2026, Pemprov Banten dan Panitia Gelar Rapat Koordinasi
Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, menilai wartawan memiliki kedekatan yang kuat dengan kebudayaan melalui tugas pencatatan sejarah, tradisi, dan dinamika sosial masyarakat.
“Wartawan mencatat sejarah dan budaya. Dari catatan itulah nilai-nilai budaya dapat terus hidup. Ke depan, para pemimpin daerah diharapkan mampu mencatatkan dirinya sebagai pelindung dan penyelamat budaya yang kini mulai tergerus,” ujarnya.
Totok menambahkan, keberhasilan seorang wali kota, bupati, atau gubernur salah satunya dapat diukur dari komitmennya dalam melindungi dan melestarikan kebudayaan daerah selama masa kepemimpinannya.
Baca Juga:
Matangkan Persiapan Retret Wartawan, PWI Pusat dan Kemenhan Gelar Rapat Khusus
“Jika suatu daerah didominasi budaya asing, mulai dari makanan hingga pola interaksi sosial, maka budaya lokal bisa hilang dan hanya tersisa kenangan. Di sinilah pers harus hadir sebagai penjaga, pejuang, sekaligus tonggak kebudayaan bangsa,” tegasnya.
Usai kegiatan silaturahmi, sebanyak 10 kepala daerah dijadwalkan mengikuti presentasi Anugerah Seni dan Kebudayaan di PWI Pusat pada Jumat (9/1/2026).
Peserta terdiri atas tiga wali kota dan tujuh bupati, yaitu:
