WAHANANEWS.CO, Jakarta - Setiap program yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan di setiap satuan pendidikan di Indonesia.
Kebijakan dan berbagai kegiatan yang dijalankan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program semata, tetapi harus benar-benar memberikan perubahan yang dirasakan langsung oleh seluruh warga sekolah.
Baca Juga:
Bupati Sumedang Klarifikasi Isu Upah Guru Paruh Waktu yang Beredar di Medsos
“Orientasinya bukan pada serapan anggaran atau pelaksanaan kegiatan, tetapi pada perubahan nyata yang dirasakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan seluruh warga sekolah di satuan pendidikan seluruh Indonesia."
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keberhasilan program pendidikan tidak diukur dari besarnya anggaran yang terserap ataupun jumlah kegiatan yang terlaksana, melainkan dari sejauh mana program tersebut mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar serta memberikan manfaat bagi peserta didik dan tenaga pendidik.
Namun demikian, Atip mengakui bahwa dalam upaya mewujudkan peningkatan mutu pendidikan tersebut masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diselesaikan oleh Kemendikdasmen.
Baca Juga:
Wamendikdasmen: PPPK Paruh Waktu Masih Dicarikan Solusi, Terkendala Regulasi ASN
Salah satu tantangan utama adalah persoalan koordinasi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor pendidikan.
“Sinergi dan koordinasi yang tidak terjalin dengan baik akan menyebabkan pengelolaan pendidikan yang bermutu tidak tercapai, “kata Atip.
Menurutnya, koordinasi yang baik menjadi kunci agar pelaksanaan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan secara selaras dan tidak saling tumpang tindih.
Tanpa komunikasi yang efektif, program pendidikan berpotensi berjalan sendiri-sendiri dan tidak menghasilkan dampak maksimal bagi peningkatan kualitas pendidikan.
Karena itu, lanjut Atip, koordinasi diperlukan agar pelaksanaan kewenangan antara pusat dan daerah tidak overlap, atau berjalan sendiri-sendiri tanpa koordinasi.
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat kerja sama dalam mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul di lapangan.
Dengan demikian, solusi yang dirumuskan dapat bersifat adaptif, sesuai dengan kondisi daerah, serta mampu menjawab kebutuhan nyata di setiap satuan pendidikan.
Dikatakan Atip, Pemerintah Pusat dan Daerah perlu berkoordinasi untuk mengidentifikasi tantangan di lapangan serta merumuskan solusi yang adaptif dan kontekstual.
Sementara itu, Direktur Sekolah Menengah Pertama, Maulani Mega Hapsari, juga menekankan pentingnya membangun kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia berharap komunikasi yang efektif serta komitmen bersama dapat terus diperkuat demi meningkatkan kualitas layanan pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
