WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) RI menugaskan 19 orang guru untuk mengajar di Sekolah Rakyat Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Para tenaga pendidik ini akan melayani siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA.
Baca Juga:
Bansos Digital Diluncurkan, Warga Bisa Daftar Mandiri Lewat Portal Sosial Nasional
"Empat di antaranya berasal dari Tanjungpinang, sedangkan lainnya dari luar daerah. Mereka dijadwalkan tiba pada 25 September 2025," jelas Kepala Sekolah Rakyat, Reni Putri Rahmadani, dalam keterangan resminya, Rabu (17/9/2025).
Menurut Reni, tenaga pengajar secara umum sudah siap untuk melaksanakan tugas, meski kebutuhan guru bahasa Inggris dan seni budaya masih menunggu penempatan dari Kemensos.
Dari sisi infrastruktur, kesiapan fasilitas Sekolah Rakyat Tanjungpinang telah mencapai 91 persen.
Baca Juga:
Sri Mulyani Beberkan Anggaran Sekolah Rakyat, Presiden Prabowo Siap Umumkan Kenaikan
Bangunan yang disiapkan meliputi empat asrama putri dan lima asrama putra, dengan daya tampung 14 siswa per kamar.
Setiap 10 anak akan didampingi seorang wali asuh untuk mendukung pola pendidikan berasrama.
Selain asrama, fasilitas penunjang lainnya juga telah tersedia, seperti ruang belajar, mushalla, unit kesehatan sekolah (UKS), dapur, serta ruang makan, sehingga sistem boarding school dapat berjalan optimal.
“Pada Kamis atau Jumat ini tim Kemensos akan meninjau persiapan akhir, termasuk vendor makanan dan perlengkapan belajar,” kata Reni.
Di sisi lain, Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah menegaskan bahwa 100 anak dari keluarga kurang mampu dan putus sekolah akan segera memulai Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat pada 30 September 2025.
Lis menambahkan, pemerintah daerah bersama forkopimda memberikan dukungan penuh terhadap program nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto ini.
Ia mengungkapkan, di Tanjungpinang saat ini masih terdapat lebih dari 900 anak yang putus sekolah.
Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi nyata, meskipun terdapat tantangan seperti adaptasi siswa terhadap sistem berasrama maupun orangtua yang belum rela melepas anak mereka.
Menurut Lis, sosialisasi terus dilakukan agar masyarakat memahami manfaat program ini, karena Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pengentasan kemiskinan dengan memberikan akses pendidikan gratis, layak, sekaligus membentuk kemandirian anak.
Kurikulum Sekolah Rakyat sendiri memadukan pendidikan umum, agama, serta kejuruan.
Model ini dirancang agar siswa tidak hanya memperoleh ilmu akademis, tetapi juga dibekali pembentukan karakter, wawasan kebangsaan, hingga keterampilan hidup.
"Bahkan mudah-mudahan ke depan, setelah lulus Sekolah Rakyat mereka bisa difasilitasi negara melanjutkan ke sekolah kedinasan,” ucap Lis.
Pemkot Tanjungpinang juga telah menyiapkan lahan seluas enam hektare di kawasan Madong untuk pembangunan kompleks permanen Sekolah Rakyat beserta fasilitas lengkapnya. Pembangunan ditargetkan dimulai pada Desember 2025.
Untuk sementara waktu, kegiatan belajar-mengajar akan berlangsung di gedung bekas SMP Negeri 15 yang berlokasi di Jalan Borobudur, Kecamatan Tanjungpinang Barat.
“Begitu gedung baru selesai, anak-anak pindah ke sana. Semua fasilitas disiapkan negara secara gratis, mereka hanya membawa badan,” pungkas Lis.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
