WahanaNews.co | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi (PT) negeri belum mematuhi kuota jalur mandiri yang telah ditentukan.
Temuan ini didapat setelah KPK melakukan kajian dari 7 sampel universitas negeri dari Kemendikbudristek dan 6 universitas negeri di bawah Kementerian Agama (Kemenag).
Baca Juga:
BPK Finalkan Audit, KPK Soroti Dugaan Jual Beli Kuota Haji Bernilai Triliunan
Kegiatan ini dilakukan pada September-Desember 2022.
"Dari hasil kajian ditemukan beberapa permasalahan. Pertama, adanya ketidakpatuhan perguruan tnggi negeri terhadap kuota penerimaan mahasiswa, khususnya melalui jalur mandiri," ungkap Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/05/2023).
Masalah kedua, sambung Pahala, mahasiswa yang diterima pada jalur Mandiri tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh universitas negeri seperti dari segi peringkat maupun kriteria lain.
Baca Juga:
Kasus Korupsi Pengadaan Mesin EDC, KPK Panggil Dirut BRI Insurance
"Ketiga, praktik penentuan kelulusan sentralistik oleh seorang Rektor cenderung tidak akuntabel. Keempat, besarnya Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) sebagai penentu kelulusan," bebernya.
Selanjutnya, praktik alokasi bina lingkungan di universitas negeri juga dianggap tak transparan dan akuntabel.
Terakhir, KPK juga menilai Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dianggap tak valid. "Sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pengawasan dan dasar pengambilan kebijakan," kata Pahala.
