WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah resmi meluncurkan program pendidikan gratis bagi mahasiswa sebagai upaya strategis untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.
Program ini juga diharapkan mampu meningkatkan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi (APK PT) di wilayah tersebut, yang selama ini masih berada di bawah rata-rata nasional.
Baca Juga:
Mengenal Kecapi Dayak, Alat Musik Tradisional Sarat Makna Budaya dan Spiritual
Kebijakan tersebut dinilai sejalan dengan semangat Diktisaintek Berdampak, yakni gagasan yang mendorong perguruan tinggi agar tidak hanya menjadi pusat akademik, tetapi juga berperan aktif menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan dan permasalahan masyarakat.
Peluncuran program tersebut berlangsung dalam kegiatan Peluncuran Program Strategis Sektor Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026.
Acara ini turut dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Fauzan, yang memberikan apresiasi terhadap inisiatif Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Baca Juga:
Viral! Langit Kalteng Berkilau Warna-warni, BMKG Pastikan Bukan Tanda Bencana
Ia menilai program ini merupakan contoh nyata sinergi antara pemerintah daerah dan institusi pendidikan tinggi dalam memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Program pendidikan gratis ini dirancang sebagai bentuk intervensi kebijakan untuk menjawab tantangan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan tinggi di Kalimantan Tengah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), APK PT di provinsi tersebut saat ini berada pada angka sekitar 25,49 persen, masih lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional yang telah mencapai 32,89 persen.
Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan ekonomi masih menjadi salah satu faktor utama yang menghambat lulusan SMA atau sederajat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi.
Oleh sebab itu, program kuliah gratis diharapkan dapat menjadi solusi untuk membuka peluang pendidikan yang lebih luas sekaligus mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pemerataan dan keadilan dalam bidang pendidikan bagi seluruh masyarakat.
“Melalui program ‘Satu Rumah Satu Sarjana’ dan kuliah gratis bagi 10.000 mahasiswa, kami bekerja sama dengan perguruan tinggi agar generasi muda Kalimantan Tengah mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Ini adalah langkah nyata untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi,” ujar Gubernur Kalteng.
Selain meluncurkan program perluasan akses pendidikan tinggi, pada kesempatan yang sama juga dilakukan peresmian Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Obstetri dan Ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Palangka Raya (UPR).
Program ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas tenaga kesehatan di daerah sekaligus menjawab kebutuhan tenaga medis spesialis.
Langkah tersebut sejalan dengan agenda percepatan pemenuhan tenaga medis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan penguatan kapasitas tenaga kesehatan nasional untuk mengatasi kekurangan sekitar 70.000 dokter spesialis serta 140.000 dokter umum di Indonesia.
Di Kalimantan Tengah sendiri, kebutuhan tenaga medis spesialis masih menjadi tantangan serius. Dari total 22 rumah sakit yang ada di provinsi tersebut, baru 10 rumah sakit yang telah memenuhi standar ketersediaan dokter spesialis.
Sementara itu, 12 rumah sakit lainnya masih mengalami kekurangan tenaga medis ahli, bahkan tujuh rumah sakit di antaranya belum memiliki dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi.
Berdasarkan proyeksi hingga tahun 2029, Kalimantan Tengah diperkirakan membutuhkan sedikitnya 84 dokter spesialis Obgyn untuk memperkuat layanan kesehatan masyarakat sekaligus menekan angka kematian ibu dan anak.
Wamendiktisaintek menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab besar untuk terlibat langsung dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah.
“Perguruan tinggi tidak boleh lagi menjadi menara gading yang jauh dari masyarakat. Kampus harus hadir sebagai problem solver bagi berbagai persoalan di daerah, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pengentasan kemiskinan,” ujar Fauzan.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan fasilitas layanan kesehatan, program pendidikan gratis serta penguatan pendidikan dokter spesialis ini diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, sehat, dan berdaya saing global dalam menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
