WAHANANEWS.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat sinergi dengan berbagai elemen bangsa demi terwujudnya pendidikan berkualitas yang dapat diakses semua anak Indonesia.
Upaya ini merupakan langkah nyata dalam mendukung Asta Cita Presiden RI yang menekankan pentingnya sistem pendidikan nasional yang inklusif, merata, serta berorientasi pada pembentukan generasi unggul berkarakter.
Baca Juga:
Kemendikdasmen Terbitkan Aturan Baru Beban Kerja Guru, Tak Lagi 24 Jam per Minggu
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dasmen) menjadi penggerak utama percepatan implementasi program prioritas tersebut.
Sejak awal 2025, Ditjen PAUD Dasmen aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, hingga mitra internasional yang berkomitmen mendukung perbaikan kualitas pendidikan di Indonesia.
Beberapa mitra strategis yang terlibat di antaranya LP Ma’arif NU, PP Muhammadiyah, PP Aisyiyah, Majelis Pendidikan Kristen Indonesia (MPKI), Majelis Nasional Pendidikan Katolik (MNPK), Badan Koordinasi Pendidikan Buddhis Indonesia, UNICEF, INOVASI, hingga Save the Children.
Baca Juga:
Guru Tak Wajib Mengajar 24 Jam Lagi, Kemendikdasmen Beri Skema Baru Mulai 2025
“Ditjen PAUD Dasmen senantiasa terbuka atas partisipasi seluruh mitra pendidikan untuk mempercepat implementasi program prioritas. Hanya dengan gotong royong, pendidikan bermutu untuk semua bisa benar-benar terwujud,” tegas Direktur Jenderal PAUD Dasmen, Gogot Suharwoto, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Selasa (19/8/2025).
Bentuk nyata komitmen ini terlihat dari lahirnya Rencana Tindak Lanjut (RTL) bersama yang disepakati sejak Juni 2025.
Salah satu langkah terobosan yang dihasilkan adalah penerapan program Wajib Belajar 1 Tahun Pra Sekolah (PAUD).
Program tersebut diinisiasi oleh Muslimat NU, PP Aisyiyah, MPKI, serta Badan Koordinasi Pendidikan Buddhis Indonesia sebagai upaya memperluas akses pendidikan anak usia dini.
Kebijakan ini juga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang menargetkan wajib belajar 13 tahun dengan menambahkan satu tahun PAUD.
Selain itu, berbagai inisiatif lain turut digalakkan, antara lain transisi menyenangkan dari PAUD ke SD, penguatan literasi digital melalui pelatihan koding dan kecerdasan buatan (AI) untuk sekolah penerima BOSP Kinerja, serta pengembangan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan ramah anak bersama UNICEF, INOVASI, serta Save the Children.
Sebagai tindak lanjut, Kemendikdasmen melalui Ditjen PAUD Dasmen akan menandatangani Nota Kesepahaman (NK) dengan para mitra pendidikan mengenai penyediaan layanan pendidikan bermutu.
Mitra yang terlibat juga akan memperoleh bimbingan teknis dari direktorat teknis untuk memastikan program prioritas berjalan efektif, terukur, dan berkesinambungan.
Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen Kemendikdasmen dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif, merata, serta berdaya saing global sesuai dengan visi Asta Cita Presiden RI.
Dengan spirit gotong royong, pendidikan nasional diharapkan semakin tangguh, modern, dan mampu mencetak generasi emas yang siap bersaing di tingkat internasional.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
