WahanaNews.co | Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satria mengatakan, BLT UMKM direncanakan akan cair setelah Lebaran 2022.
Adapun besaran BLT UMKM yang akan diterima pelaku usaha sebesar Rp 600.000. Pencairan BLT UMKM dilakukan usai Lebaran atau pada semester II-2022.
Baca Juga:
Kemendes PDTT Salurkan BLT-DD Rp15,23 Miliar ke 190 Desa di Kubar
"Semester II-2022, setelah Lebaran baru proses," kata Eddy.
Berikut fakta-fakta menarik terkait BLT UMKM dan syarat apa saja yang mesti disiapkan untuk mendapat bantuan sosial tersebut, Selasa (3/5/2022):
1. BLT UMKM Tinggal Tunggu Anggaran
Baca Juga:
Kades di Brebes Dijebloskan ke Penjara Gegara Korupsi Dana Desa Buat Judi Online
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satria mengatakan, saat ini pencairan BLT UMKM Rp600.000 masih menunggu anggaran dari Kementerian Keuangan.
"Tergantung dokumen anggaran dari Kementerian Keuangan," katanya.
2. BLT UMKM Tunggu Putusan Sri Mulyani
Menurut Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satria, kalau anggaran sudah cair, maka BLT UMKM bisa langsung disalurkan.
"Secepatnya kita salurkan. Sekarang lagi nunggu pengesahan anggaran dari Kemenkeu dan sedang menyiapkan revisi peraturannya," jelasnya.
3. Syarat Dapat BLT UMKM
Warga Negara Indonesia (WNI) dibuktikan dengan KTP.
- Memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan.
- Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Keterangan Usaha (SKU).
- Bukan PNS/PPPK (ASN).
- Bukan prajurit TNI atau anggota Polri.
- Bukan pegawai BUMN/BUMD.
- Tidak sedang menerima Kredit Usaha Rakyat (KUR).
4. BLT UMKM untuk 12 Juta Pelaku Usaha
BLT UMKM dicairkan di 2022. Di mana BLT UMKM ini akan diberikan kepada 12 juta pelaku UMKM.
"Tadi ada usulan Banpres untuk usaha mikro yang nanti akan juga diagendakan besarannya Rp600 ribu per penerima, ini sama dengan PKLWT dan sasarannya 12 juta penerima," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai Sidang Kabinet Paripurna di Jakarta. [rsy]
