WahanaNews.co, Jakarta - Aliansi Lembaga Perlindungan Konsumen Listrik Nasional (ALPERKLINAS) mendukung penuh komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemerataan ekonomi, salah satunya melalui percepatan penyediaan perumahan yang aman dan layak bagi masyarakat.
Program ini meliputi penyediaan 3 juta rumah per tahun, yang mencakup pembangunan dua juta rumah di pedesaan dan satu juta apartemen di perkotaan.
Baca Juga:
Percepat Rasio Elektrifikasi, PLN Targetkan Realisasi Bantuan Sambung Baru 10.250 Keluarga di Lima Provinsi
Ketua Umum ALPERKLINAS, KRT Tohom Purba, menegaskan bahwa Sertifikat Laik Operasi (SLO) listrik adalah elemen penting dalam program ini untuk menjamin keamanan instalasi listrik setiap rumah baru.
“SLO bukan hanya formalitas, tetapi kunci untuk mencegah kebakaran akibat instalasi yang tidak aman,” ujarnya dalam diskusi keselamatan listrik di Jakarta, Jumat (13/11).
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa backlog kepemilikan rumah masih tinggi, mencapai 9,9 juta unit pada 2023. Pemerintah merespons hal ini dengan target ambisius 3 juta rumah per tahun.
Baca Juga:
PLN Targetkan Realisasi Bantuan Sambung Baru 10.250 Keluarga di Lima Provinsi
Hingga 30 Oktober 2024, pembangunan perumahan mencapai 94.086 unit dari target 145.976 unit, meliputi rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya. Meski demikian, realisasi Program Sejuta Rumah (PSR) pada tahun ini baru mencapai 947.485 unit dari target 1.042.739 unit, menunjukkan adanya kebutuhan strategi dan inovasi lebih lanjut.
Anggaran yang terbatas menjadi tantangan besar dalam mencapai target ini. Pada tahun 2025, anggaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menurun menjadi Rp5,078 triliun dari Rp14,3 triliun pada 2024.
Dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Ketua Komisi Lasarus menyebutkan bahwa pemerintah perlu mencari pendanaan alternatif dan inovasi lain untuk mempercepat pencapaian target perumahan.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyatakan bahwa program ini membutuhkan gotong royong dari pihak swasta dan masyarakat. Saat ini, enam perusahaan dan sejumlah individu telah menyatakan komitmennya, termasuk menyumbangkan lahan.
Maruarar menekankan pentingnya fleksibilitas aturan untuk memungkinkan kerja sama ini berjalan legal dan efektif. Salah satu contoh inovasi ini adalah pemanfaatan rumah susun kosong, seperti Rumah Susun Pasar Rumput di Manggarai, Jakarta, yang masih menyisakan banyak unit kosong.
Selain itu, pemerintah sedang menjajaki pemanfaatan lahan sitaan dari kasus korupsi untuk dialihfungsikan sebagai perumahan rakyat. Lahan seluas 1.000 hektare di Banten yang disita oleh Kejaksaan Agung merupakan salah satu aset yang diproyeksikan mendukung program ini.
Meski target 3 juta rumah per tahun tampak ambisius, ALPERKLINAS menilai program ini dapat dicapai dengan perencanaan yang matang dan dukungan lintas sektor.
"Kami mendukung penuh program ini dan akan mengawasi agar setiap rumah yang disertifikasi dengan SLO listrik memiliki standar keselamatan tinggi. Harapannya, setiap keluarga bisa menempati rumah yang aman dan layak," pungkas Tohom Purba.
[Redaktur: Amanda Zubehor]
