WahanaNews.co | Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Timur minta pemerintah untuk menerapkan kebijakan di sektor pertanian, peternakan, maupun perikanan yang mendorong peningkatan produktivitas.
Ketua KTNA Jawa Timur, Sumrambah mengatakan, krisis pangan yang saat ini tengah terjadi di dunia, harus disikapi dengan rasa optimisme yang tinggi.
Baca Juga:
Menperin Dukung Upaya Menteri Pertanian untuk Serap Susu Dalam Negeri
"Ini penting diterapkan mengingat potensi krisis pangan mulai terlihat,” kata Sumrambah di acara Focus Group Discussion (FGD) Economic Outlook 2023 di Surabaya, beberapa waktu lalu.
Sumrambah mengungkapkan, dari sektor pertanian terjadi penyusutan lahan yang cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data BPS 2012, lahan pertanian di Indonesia tercatat seluas 8,4 hektare. Namun pada 2019, luasannya mengalami penurunan menjadi 7,4 hektare. "Ketika lahan semakin sedikit, kita akan menghadapi krisis pangan," kata dia.
Menurut Sumrambah, penyelamatan lahan pertanian perlu segera dilakukan. Jika tidak, potensi penyusutan lahan pertanian menjadi non-pertanian akan semakin besar.
Baca Juga:
Prabowo Tinjau Langsung Panen Padi di Merauke
"Kalau kita tetap seperti saat ini, dan tidak menyelematkan lahan pertanian maka pada 2045, lahan pertanian bisa menyusut jadi 6,3 juta ha. Sementara populasi penduduk semakin meningkat, sehingga berpotensi terjadi krisis pangan berkelanjutan," tegasnya.
Untuk mengantisipasinya, pemerintah perlu secara tegas menetapkan lahan sawah dilindungi. Selain itu, pemerintah khusus pemerintah provinsi perlu bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota untuk membangun kembali budaya pertanian.
"Karena tani adalah kultur, tani adalah budaya, serta sekolah pertanian harus dimunculkan kembali untuk meningkatkan SDM karena rata-rata petani berusia di atas 45 tahun ke atas jumlahnya 65%. Sementara yang muda tidak mau bekerja di pertanian," kata dia.
KTNA Jawa Timur, menurut dia, terus mendorong regenerasi di sektor pertanian melalui program koloborasi dengan stakeholder pertanian.
“Kolaborasi para stakeholder dalam mengembangkan sektor usaha berbasis pertanian (agribisnis) tentunya akan menyerap banyak ternaga kerja muda. Dari sini generasi muda kedepan bisa didorong untuk kembali mencintai sektor pertanian, sehingga regenerasi akan tetap berlangsung,” terang Sumrambah.
Di sisi lain, Sumrambah juga menyarankan agar pemerintah memperkuat kelembagaan pertanian, seperti kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan). Sistem informasi produksi pertanian dan marketing hasil pertanian mesti diperluas dan diperkuat.
"Tentunya, dalam konteks kekinian dengan bantuan teknologi informasi. Penguatan lembaga riset pertanian juga penting dilakukan,” tegasnya. [qnt]
