WahanaNews.co, Jakarta - Kristalina Georgieva, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Georgieva baru saja bertemu dengan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan untuk membahas program hilirisasi nikel cs yang dilakukan Indonesia.
Pertemuan dilakukan setelah beberapa waktu lalu lembaganya meminta Presiden Jokowi untuk melonggarkan larangan ekspor nikel cs. Usai pertemuan, ia mengatakan diskusi yang dilakukannya dengan Luhut cukup konstruktif.
Baca Juga:
Kementerian ESDM Buka Suara, Soal Tudingan AS Ada Kerja Paksa di Industri Nikel RI
Ia juga mengatakan kebijakan larangan ekspor nikel cs serta hilirisasi produk tambang yang dilakukan Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Jokowi memberikan manfaat besar kepada rakyat.
"Selalu menyenangkan melihat teman baik saya 🇮🇩 @kemenkomarves Menteri @luhut_binsar dan pelajari tentang rencana Indonesia untuk lebih meningkatkan nilai tambah & lapangan kerja untuk memenuhi tujuan pembangunannya yang ambisius. Diskusi yang aktif dan konstruktif dengan Menteri @luhut_binsar dan timnya. #Kebijakan yang baik di Indonesia memberikan hasil yang luar biasa bagi rakyatnya - ekonomi yang dinamis, pekerjaan yang lebih banyak dan lebih baik, peningkatan standar hidup di seluruh negeri," katanya dalam cuitannya di akun twitter @KGeorgieva pada Kamis (10/8), melansir CNNIndonesia.com.
IMF sempat meminta Presiden Jokowi melonggarkan larangan ekspor nikel Cs.
Baca Juga:
Balai Kemenperin di Makassar Dukung Pemerataan Ekonomi Wilayah Timur
Permintaan mereka sampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6) lalu.
Dalam laporan itu, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu.
Selain itu, IMF tersebut juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.
"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan tersebut.
Namun permintaan IMF itu memantik reaksi yang cukup keras dari pemerintah Indonesia. Salah satu reaksi keras disuarakan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
Menurutnya, permintaan yang disampaikan IMF kepada Presiden Jokowi tersebut tidak berdasarkan logika atau ngawur. Sebab, bisa mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia.
"Saya sebagai mantan aktivis merasa terganggu ketika ada sebuah kedaulatan bangsa kita, independensi negara kita digores oleh siapapun dan saya pikir ini harus kita lawan cara-cara seperti ini tidak lagi untuk kita tempatkan mereka di tempat yang baik di bangsa ini. Dia tidak usahlah campur-campur mengurus Indonesia, " ujarnya pada Jumat (30/6).
Ia mempertanyakan alasan IMF meminta Jokowi menghentikan kebijakan larangan ekspor mineral mentah yang dilakukan Jokowi. Ia juga menyatakan pemerintah tak akan terjerumus ke dalam jebakan IMF lagi.
Bahlil mengatakan pengalaman Indonesia pada 1998, atau saat mengatasi krisis moneter dengan menjalankan rekomendasi yang diberikan oleh IMF sudah cukup.
"Ketika terjadi krisis ekonomi yang merekomendasikan Dirgantara Indonesia ditutup, bansos dihentikan hingga akhirnya daya beli masyarakat lemah adalah IMF. Di situlah cikal bakal terjadi di industrialisasi bunga kredit dinaikkan sehingga hampir semua pengusaha kolaps," katanya.
"Apakah kita mengikuti dokter yang sudah menjadikan kita dirawat dari ruang rawat inap ke ICU," tambahnya.
Bahlil mengatakan ketimbang memberikan rekomendasi tak berguna bagi Indonesia, IMF sebaiknya memberikan saran ke negara yang lagi gagal.
Selain Bahlil, Jokowi juga memberikan reaksinya. Ia menyatakan tak akan mundur dengan kebijakan hilirisasi nikel Cs yang sudah dijalankan Indonesia meskipun mendapatkan penolakan dari sejumlah lembaga internasional, termasuk IMF.
"Hilirisasi harus kita teruskan meskipun digugat WTO, meskipun diberi peringatan IMF, apapun barang ini harus kita teruskan," kata Jokowi dalam dalam Pengukuhan Pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) 2023-2028, Senin (31/7).
Jokowi mengatakan hilirisasi membawa manfaat termasuk dalam pembukaan lapangan kerja. Ia mencontohkan hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah telah menyediakan lapangan kerja bagi 71.500 tenaga kerja dari sebelumnya 1.800 tenaga kerja.
Kemudian di Maluku Utara sebelum hilirisasi hanya ada 500 orang yang bekerja di pengolahan nikel. Namun setelah ada hilirisasi naik menjadi 45.600 pekerja.
Tak hanya dari sisi lapangan kerja, Jokowi mengatakan negara juga mendapat keuntungan atas hilirisasi dari pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), royalti, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
[Redaktur: Alpredo Gultom]
