WAHANANEWS.CO, Jakarta - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan berada di bawah pengawasan sejumlah tokoh berpengaruh, termasuk mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair.
Selain menghadirkan figur-figur tersebut, Danantara juga diwajibkan untuk secara berkala melaporkan kinerjanya kepada Presiden RI, yang pada akhirnya bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga ini.
Baca Juga:
Indonesia Punya Sovereign Wealth Fund Baru, Danantara Masuk 10 Besar Dunia
Ekonom senior Indef, Didik J. Rachbini, menilai bahwa keberadaan nama-nama besar tersebut seharusnya menjamin Danantara bebas dari praktik korupsi.
"Di jajaran dewan pengawasnya ada figur-figur global, termasuk Tony Blair. Selain itu, ada pula Pak SBY dan Pak Jokowi. Jika tetap terjadi korupsi meskipun diawasi tiga presiden, itu benar-benar keterlaluan," ujarnya dalam sebuah diskusi publik, Senin (24/2/2025).
Menurutnya, kehadiran tokoh-tokoh berpengaruh sangat penting untuk membangun kepercayaan publik dan investor.
Baca Juga:
Ini Alasan Peneliti Film Sebut Penonton Bioskop Indonesia Bisa Tembus 80 Juta Orang
Menjelang peluncuran Danantara, beredar kabar bahwa lembaga ini tidak akan berada dalam cakupan pengawasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga memunculkan pertanyaan mengenai transparansi pengelolaannya.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa aset yang akan dikelola Danantara bernilai sangat besar, mencapai lebih dari 900 miliar dolar AS atau sekitar Rp 14.670 triliun (kurs Rp 16.300 per dolar AS).
Kekhawatiran publik mengenai pengelolaan dana ini sempat memicu tren penarikan tabungan dari bank-bank BUMN, yang ramai diperbincangkan di media sosial.
"Pendirian Danantara didasarkan pada kepercayaan. Namun, dalam diskusi publik, muncul kekhawatiran bahwa jika dana yang dikelola sangat besar dan melibatkan bank-bank BUMN, bisa timbul berbagai spekulasi, termasuk aksi tarik dana. Ini harus segera diselesaikan," tambah Didik.
Sebagai langkah pengawasan, Presiden Prabowo telah menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara dan Muliaman Hadad sebagai Wakil Ketua.
Selain itu, pemerintah juga melibatkan dua mantan Presiden RI, SBY dan Jokowi, sebagai penasihat Danantara.
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menegaskan bahwa kehadiran para mantan Presiden bertujuan menjaga integritas dan kredibilitas lembaga ini.
"Para mantan Presiden akan berperan sebagai penasihat guna memastikan lembaga ini berjalan sesuai tujuan, dikawal oleh tokoh-tokoh berintegritas, dan benar-benar berkomitmen untuk kepentingan Indonesia," ujar Hasan dalam wawancara yang dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin.
Sementara itu, CEO BPI Danantara, Rosan P. Roeslani, mengonfirmasi bahwa mantan PM Inggris, Tony Blair, termasuk dalam jajaran pengawas lembaga ini.
Namun, ia tidak merinci siapa saja anggota lain yang akan menduduki posisi tersebut.
"Ya, Tony Blair adalah salah satu pengawas," ujar Rosan di Jakarta, Senin (24/2/2025).
Saat ditanya mengenai keterlibatan mantan Presiden RI lainnya dalam struktur penasihat Danantara, Rosan menegaskan bahwa semua mantan Presiden telah diajak untuk bergabung.
Namun, ketika ditanya lebih lanjut apakah Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, termasuk dalam jajaran penasihat, ia enggan memberikan jawaban lebih rinci.
"Semua mantan Presiden telah diajak," tegasnya.
[Redaktur: Rinrin Kaltarina]
