WAHANANEWS.CO, Jakarta – Kelangkaan dan antrean bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi di sejumlah wilayah Sumatera Utara menjadi perhatian serius berbagai kalangan.
Peristiwa tersebut dinilai bukan sekadar persoalan meningkatnya permintaan masyarakat, tetapi juga menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi energi nasional agar lebih tangguh dalam menghadapi berbagai potensi gangguan.
Baca Juga:
BPKN RI Soroti Pemadaman Listrik Bergilir di Jawa, Minta PLN Transparan dan Benahi Sistem
Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI), Mufti Mubarok, menilai kejadian tersebut harus dijadikan pelajaran penting bagi seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, kelancaran distribusi BBM merupakan bagian dari hak konsumen yang harus dipenuhi melalui tata kelola rantai pasok yang kuat, sistem distribusi yang andal, serta mekanisme mitigasi yang mampu mengantisipasi kondisi darurat.
Mufti menjelaskan bahwa antrean BBM tidak semata-mata dipicu oleh meningkatnya konsumsi masyarakat. Faktor kesiapan rantai pasok, distribusi, hingga kemampuan mengantisipasi gangguan operasional juga menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam menjaga ketersediaan pasokan energi.
Baca Juga:
Harga Pertamax Melonjak, BPKN RI Ingatkan Risiko Tekanan Daya Beli dan Inflasi
"Peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemangku kepentingan. Masyarakat sebagai konsumen memiliki hak untuk memperoleh layanan distribusi BBM yang lancar, aman, dan berkelanjutan. Ke depan, diperlukan penguatan sistem perencanaan distribusi, peningkatan kapasitas logistik, digitalisasi pemantauan stok secara real time, serta komunikasi publik yang lebih cepat agar masyarakat tidak terpancing melakukan pembelian berlebihan yang justru memperparah antrean," ujarnya.
Ia menambahkan, BPKN RI mengapresiasi langkah cepat yang dilakukan Pertamina Patra Niaga dalam menangani kondisi darurat tersebut.
Meski demikian, evaluasi secara menyeluruh tetap diperlukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang pada masa mendatang.
Menanggapi meningkatnya konsumsi BBM di Kota Medan sekitar 5 hingga 10 persen seiring dimulainya aktivitas sekolah dan perkantoran, Mufti menilai kebijakan Pertamina Patra Niaga menambah 10 unit mobil tangki, 30 unit spot charter, serta 34 Awak Mobil Tangki (AMT) merupakan langkah operasional yang tepat untuk mempercepat pemulihan distribusi.
"Penambahan armada distribusi dan personel dalam waktu singkat menunjukkan kemampuan respons yang baik terhadap lonjakan permintaan. Langkah ini dapat menjadi mitigasi jangka pendek yang efektif untuk mempercepat pemulihan distribusi. Namun, ke depan perlu dibangun sistem mitigasi yang lebih permanen melalui penguatan cadangan operasional, peningkatan kapasitas infrastruktur distribusi, serta sistem peringatan dini terhadap potensi gangguan pasokan," tegas Mufti.
Selain penambahan armada dan personel, BPKN RI juga menilai berbagai upaya yang dilakukan Pertamina menunjukkan perkembangan positif.
Hal itu tercermin dari realisasi penyaluran BBM yang mencapai 104 persen dari target harian, pengoperasian 149 unit mobil tangki atau sekitar 115 persen dari kapasitas normal, serta optimalisasi operasional Fuel Terminal selama 24 jam penuh untuk memastikan distribusi tetap berjalan.
"Langkah tersebut memberikan keyakinan bahwa distribusi dapat kembali stabil dalam jangka pendek. Namun stabilitas pasokan ke depan tetap harus dijaga melalui monitoring yang berkelanjutan, evaluasi berkala, serta penguatan infrastruktur logistik agar sistem distribusi lebih adaptif terhadap peningkatan permintaan maupun kondisi darurat," jelasnya.
Mufti juga menekankan bahwa keberhasilan menjaga ketahanan energi tidak hanya bergantung pada satu pihak.
Menurutnya, kolaborasi yang erat antara Pertamina Patra Niaga, pemerintah daerah, aparat keamanan, regulator, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor utama dalam memastikan distribusi BBM tetap lancar di tengah berbagai tantangan.
"Koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan penanganan situasi seperti ini. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam memantau kondisi lapangan, aparat keamanan menjaga kelancaran distribusi, sementara Pertamina memastikan operasional berjalan optimal. Sinergi inilah yang akan memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat," tambahnya.
Sementara itu, pengamat energi nasional menilai peningkatan kapasitas distribusi yang dilakukan Pertamina telah sejalan dengan prinsip manajemen krisis.
Upaya tersebut dinilai mampu mempercepat pemulihan distribusi sekaligus menjaga keberlangsungan pasokan BBM kepada masyarakat.
"Respons cepat melalui penambahan armada, optimalisasi terminal BBM selama 24 jam, serta percepatan distribusi menunjukkan adanya fleksibilitas operasional. Ke depan, investasi pada sistem logistik dan pemanfaatan teknologi digital akan semakin penting untuk meningkatkan keandalan distribusi energi nasional," ujarnya.
Pandangan serupa juga disampaikan perwakilan pemerintah daerah yang menilai koordinasi antara Pertamina, pemerintah daerah, dan aparat keamanan menjadi faktor penting dalam mempercepat normalisasi distribusi BBM di lapangan sehingga pasokan dapat kembali memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dengan berbagai langkah penanganan yang telah dilakukan, distribusi BBM di Sumatera Utara diharapkan semakin stabil dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.
Ke depan, penguatan kapasitas logistik, evaluasi sistem distribusi, penerapan mitigasi risiko yang lebih komprehensif, serta sinergi antarpemangku kepentingan diharapkan menjadi fondasi utama dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi konsumen.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
