"Sementara itu backlog kelayakan hunian masih 14,84 juta pada tahun 2023, turun dari 16,14 juta unit pada tahun sebelumnya," tutur Drajad.
Wacana pembentukan Kementerian Perumahan di pemerintahan Prabowo-Gibran mulanya dibocorkan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo.
Baca Juga:
TKN Tantang Partai Banteng Tarik Semua Menterinya
Artinya, bidang perumahan yang saat ini masih tergabung dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bakal dipisah. Hal ini seperti yang terjadi pada era orde baru.
Pria yang akrab disapa Tiko itu menjelaskan saat ini dibutuhkan kementerian yang benar-benar fokus pada sektor perumahan. Hal ini mengingat sektor ini melibatkan banyak sub sektor turunan yang membutuhkan perhatian khusus.
Ia menilai kehadiran Kementerian Perumahan dimaksudkan untuk lebih fokus pada sektor perumahan bagi masyarakat.
Baca Juga:
Pembacaan Putusan MK, TKN Bakal Gelar Nobar Senin 22 April
"Pak Budi (Direktur Utama Perumnas), ini saya dengar mungkin ke depan akan ada pemisahan, ada Kementerian Perumahan. Fokusnya berubah kalau ini ke perumahan lagi, jadi kita bisa berusaha lebih keras dengan pemerintah untuk membantu konsep development yang lebih teregulasi," ucap Tiko dalam pidatonya pada pembukaan acara Launching The New Face of Apartment Samesta Sentraland Cengkareng, Senin (13/5/2024), mengutip detikproperti.
Tiko lantas menyoroti adanya angka backlog yang meningkat dari 10 juta pada 2015 menjadi 12 juta pada saat ini. menurutnya, kenaikan angka backlog ini dikaitkan dengan pandemi covid-19 yang membuat sektor perumahan sempat lesu.
Oleh karena itu, ia mengatakan pemerintah harus memberikan dukungan yang kuat bagi Perumnas untuk mengatasi hal ini. Contohnya bisa diberikan dalam bentuk berbagai macam pembiayaan, subsidi bunga, dan dan penyerahan tanah tidak terpakai.
