WahanaNews.co | Menteri BUMN Erick Thohir menyebut, nasib PT Pupuk Iskandar Muda 1 (PIM) sedang di ujung tanduk.
Pasalnya, pasokan gas bumi sebagai bahan bakar utama mesin produksi pupuk terancam terhenti.
Baca Juga:
Ultimatum Keras Setelah Kekalahan Telak Timnas dari Jepang, Erick Thohir Ancam Mundur dari PSSI
Hal itu diungkapkan Erick Thohir beberapa hari lalu atas kekhawatirannya terkait keberlangsungan operasional pabrik pupuk yang dikelola PT Pupuk Iskandar Muda 1 (PIM).
"Mengenai Aceh, yang pasti yang sekarang kita didorong oleh pemerintah memastikan PIM ini tetap produksi dan kami juga masih kesulitan gas terus terang. Ini Januari bisa mati lagi kalau gasnya belum dapat lagi," ungkap Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta, Senin (5/12/2022
Untuk diketahui, pabrik PIM 1 sejatinya telah berhenti beroperasi sejak 2012 akibat mandeknya pasokan gas. Kemudian, mulai 2022 sudah kembali berproduksi. Oleh sebab itu, persoalan tersebut saat ini menjadi fokus Kementerian yang ia pimpin.
Baca Juga:
Menteri BUMN Angkat Kembali Darmawan Prasodjo sebagai Dirut PT PLN
Direktur Portofolio dan Pengembangan Bisnis Pupuk Indonesia Jamsaton Nababan juga membenarkan hal itu. Menurut dia, belum ada kepastian suplai gas yang seharusnya bisa dipakai untuk operasional pabrik pada Januari 2023.
Hal tersebut terjadi lantaran suplai gas yang mulanya direncanakan akan dipasok dari Kilang Liquefied Natural Gas (LNG) Tangguh di Papua Barat tidak bisa terlaksana. Menurutnya, BP Tangguh baru bisa menyuplai LNG pada April 2026 mendatang.
"Sehingga memang terdapat shortage gas untuk PIM. Saat ini sedang didiskusikan dengan SKK Migas, mencari alternatif lain suplai LNG untuk kebutuhan PIM," katanya kepada CNBC Indonesia, Jumat (09/12/2022).
Menurut Jamsaton, jika hanya mengharapkan suplai LNG dari Kilang Tangguh, maka kebutuhan gas untuk PIM tidak dapat terpenuhi. Sedangkan suplai gas yang ada di sekitar Aceh sangat terbatas.
"Sekarang sedang diusahakan mencari alternatif sumber LNG dari dalam negeri dan luar negeri," ujarnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif akhirnya pun buka suara perihal terkendalanya pasokan gas untuk pabrik Pupuk Iskandar Muda (PIM) I di Lhokseumawe, Aceh ini.
Menurut Arifin, kebutuhan gas untuk pabrik PIM 1 sebetulnya direncanakan bakal berasal dari proyek Tangguh Train 3. Namun, proyek yang dioperasikan oleh perusahaan asal Inggris ini yaitu BP baru beroperasi pada semester 1 tahun depan.
"Kenapa, kok kita gak dikasih tahu tiba-tiba, kan dulu udah ada pertemuan, bagaimana bisa menyediakan gas untuk Pupuk Iskandar Muda, jadi kan memang suplainya itu sebetulnya kita lagi yang direncanakan dari hasil produksi Tangguh, nah Tangguh itu kan baru semester satu tahun depan," kata Arifin saat ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jumat (9/12/2022).
Di sisi lain, beberapa waktu lalu pabrik pupuk milik PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) juga sempat mengalami shutdown atau berhenti operasi. Dengan demikian, pasokan gas alam cair atau LNG yang awalnya ditujukan untuk pabrik tersebut, kemudian dialihkan ke PIM 1 sebanyak 2 kargo.
Sementara itu, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto memastikan pasokan gas bumi untuk kebutuhan pabrik pupuk pada 2023 bakal terpenuhi, meskipun saat ini proyek Tangguh Train 3 belum beroperasi.
Hal tersebut terjadi lantaran masih terdapat potensi uncommitted kargo sebanyak 9 kargo. Sementara kebutuhan LNG untuk PIM 1 sendiri hanya 5 kargo.
"Kan itu manajemen PIM sendiri yang merencanakan mau import tapi kan enggak berhasil, tapi di dalam negeri gasnya tersedia kok, enggak ada masalah. Enggak ada masalah harusnya volumenya," ujar Dwi.
Sedangkan, SVP Corporate Communication Pupuk Indonesia Wijaya Laksana menjelaskan bahwa PIM-1 mempunyai kebutuhan gas sebesar 55 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dan telah mendapatkan alokasi dari LNG Tangguh sampai tahun 2024 sebanyak 5 kargo. Hal tersebut sesuai dengan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 134K/2021.
Meski begitu, ia mengakui bahwa saat ini terdapat kendala pasokan dari LNG Tangguh, namun pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM, SKK Migas, Kementerian BUMN untuk bisa mendapatkan pengganti alokasi gas tersebut untuk tahun 2023. Baik itu, berupa pengalihan dari sumber gas lain, maupun melalui mekanisme impor gas.
"PIM-1 sendiri, sejak tahun 2012 berhenti beroperasi, namun berkat dukungan Kementerian ESDM, di awal tahun ini berhasil kita lakukan reaktivasi atau dihidupkan kembali," kata dia. [tum]S
