WAHANANEWS.CO, Jakarta - Penyediaan listrik gratis selama enam bulan di hunian sementara (Huntara) korban banjir di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara dinilai menjadi fondasi penting pemulihan sosial masyarakat terdampak.
Kebijakan yang dijalankan PT PLN (Persero) tersebut tidak hanya memastikan kebutuhan dasar terpenuhi, tetapi juga menjaga keberlanjutan aktivitas sosial dan ekonomi warga di masa transisi pascabencana.
Baca Juga:
Listrik Pascabencana Hampir Pulih 100%, PLN Jadi Kunci Percepatan Pembangunan Huntap
Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo menegaskan, dukungan kelistrikan di Huntara mencakup layanan menyeluruh, mulai dari pemasangan instalasi, kWh meter, hingga penerangan jalan umum dan fasilitas sosial.
Seluruh layanan tersebut diberikan tanpa biaya kepada warga terdampak.
“Pemasangan instalasi listrik dan kWh meternya juga menjadi bagian dari tanggung jawab PLN. Kami memastikan listrik sudah siap menyala ketika hunian sementara selesai dibangun,” kata Darmawan dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu (21/1/2026).
Baca Juga:
Sinergi Pusat–Daerah dan PLN Percepat Pemulihan Infrastruktur Dasar Pascabencana
Selain sambungan rumah, PLN juga menyediakan penerangan jalan umum serta fasilitas umum di sekitar Huntara.
Darmawan menyebut, langkah ini penting agar lingkungan hunian sementara tetap aman, produktif, dan mendukung aktivitas warga, terutama pada malam hari.
“Ini menjadi bagian dari pengabdian kami untuk pemulihan di Aceh dan wilayah terdampak lainnya. Listrik bukan sekadar energi, tetapi penopang kehidupan masyarakat,” ujar Darmawan.
Dari sisi pemulihan jaringan, PLN mencatat progres signifikan di sejumlah wilayah terdampak banjir.
Di Sumatera Barat, pemulihan listrik telah tuntas sejak 23 Desember 2025 dengan seluruh 1.265 desa kembali menyala.
Di Sumatera Utara, dari 6.223 desa terdampak, sebanyak 99,97 persen telah pulih, menyisakan dua desa di Tapanuli Utara yang masih padam akibat banjir susulan.
Sementara itu di Aceh, pemulihan masih menghadapi tantangan berat akibat kerusakan infrastruktur transmisi. PLN mencatat 66 tower transmisi mengalami kerusakan, terdiri dari 19 tower roboh dan 47 tower mengalami deformasi.
Akses jalan yang masih terisolasi juga menjadi kendala utama dalam percepatan perbaikan.
Darmawan menyebut, dari sekitar 6.500 desa di Aceh, saat ini masih terdapat 60 desa atau kurang dari 1 persen yang belum kembali menikmati aliran listrik.
Desa-desa tersebut tersebar di Aceh Barat, Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah, Gayo Lues, dan Aceh Tengah.
Pengamat sosial ekonomi Universitas Padjadjaran, Domy Sokara, menilai kebijakan listrik gratis di Huntara memiliki dampak strategis bagi pemulihan masyarakat korban bencana.
Menurutnya, akses listrik yang terjamin membantu menjaga stabilitas sosial sekaligus mencegah kerentanan ekonomi baru di kalangan pengungsi.
“Dalam situasi pascabencana, listrik adalah kebutuhan dasar yang menentukan kualitas hidup warga di hunian sementara. Kebijakan PLN ini memperkuat fungsi negara dalam melindungi kelompok rentan dan memastikan transisi menuju pemulihan berjalan lebih manusiawi,” kata Domy.
Ia menambahkan, keberadaan listrik memungkinkan aktivitas pendidikan anak, layanan kesehatan dasar, hingga usaha kecil tetap berjalan meski dalam keterbatasan.
“Ini adalah investasi sosial agar korban bencana tidak kehilangan harapan dan produktivitas,” ujarnya.
Dengan cakupan layanan yang menyeluruh dan percepatan pemulihan jaringan di wilayah terdampak, langkah PLN tersebut dinilai menjadi contoh peran BUMN dalam memastikan kehadiran negara dirasakan langsung oleh masyarakat di saat krisis.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
