WAHANANEWS.CO, Jakarta – Purbaya Yudhi Sadewa dikenal sebagai sosok ekonom senior yang sudah lama malang melintang di dunia pemerintahan dan pasar keuangan.
Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai menteri keuangan, menggantikan Sri Mulyani. Purbaya sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan KomisionerLembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Baca Juga:
Prasetyo Hadi Tegaskan Reshuffle Kabinet Prabowo Bukan Untuk Singkirkan “Orang Jokowi”
Purbaya Yudhi Sadewa bukan nama baru dalam jajaran pengambil kebijakan ekonomi nasional. Saat ini, ia menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sejak September 2020, berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 58/M. Di lembaga tersebut, ia bertanggung jawab menjaga stabilitas sistem perbankan melalui penjaminan simpanan masyarakat dan resolusi bank.
Pria lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) jurusan Teknik Elektro ini melanjutkan pendidikannya hingga meraih gelar Master of Science (MSc) dan Doktor di bidang Ekonomi dari Purdue University, Amerika Serikat. Jejak akademis ini mengokohkan reputasinya sebagai ekonom dengan basis analisis yang kuat .
Sebelum memimpin LPS, Purbaya dipercaya mengisi berbagai posisi strategis di pemerintahan. Ia pernah menjadi Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi di Kemenko Marves (2018-2020), serta Staf Khusus Bidang Ekonomi di Kemenko Kemaritiman dan juga Kemenko Polhukam. Pada 2015, ia sempat bergabung dengan Kantor Staf Presiden sebagai Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis .
Baca Juga:
Kasus Penjarahan Rumah Sri Mulyani, 11 Orang Jadi Tersangka
Di luar pemerintahan, Purbaya memiliki rekam jejak panjang di sektor pasar modal. Dia pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Danareksa Securities (2006-2008), Chief Economist Danareksa Research Institute (2005-2013), hingga anggota Dewan Direksi PT Danareksa (2013-2015). Kariernya dimulai lebih awal sebagai field engineer di Schlumberger Overseas SA pada 1989 sebelum akhirnya menekuni dunia ekonomi.
Selama memimpin LPS, Purbaya mengeluarkan sejumlah kebijakan penting, di antaranya:
2020: Saat PandemiCovid-19: LPS mempertahankan batas penjaminan di Rp2 miliar
2022: Digitalisasi dan Sinergi Internasional
Memasuki 2022, LPS mengakselerasi digitalisasi sistem klaim untuk mempercepat layanan kepada nasabah bank yang dilikuidasi.
LPS juga memperkuat kerja sama internasional dengan International Association of Deposit Insurers (IADI) serta meningkatkan sinergi dengan OJK dan Bank Indonesia untuk memperkokoh koordinasi lintas otoritas.
2023: Pencairan Klaim Lebih Cepat
Tahun 2023 menjadi tonggak efisiensi. Rata-rata pencairan klaim simpanan dipercepat menjadi 8 hari kerja. LPS juga menangani likuidasi 2 BPR, dengan total klaim mencapai Rp329 miliar.
2024: Likuidasi Meningkat, Inovasi Diperkuat
Hingga Oktober 2024, LPS telah melikuidasi 15 BPR dengan nilai klaim sekitar Rp735 miliar, mencakup 108.000 rekening nasabah.
Di tahun yang sama, LPS mulai mengembangkan studi terkait penjaminan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) serta melanjutkan upaya digitalisasi resolusi bank.
Latar Pendidikan Menkeu Baru RI
Purbaya Yudhi Sadewa merupakan lulusan Teknik Elektro ITB. Meski lulus sarjana pada bidang saintek, ia melanjutkan jenjang magister of science serta gelar doktor bidang ilmu ekonomi di Purdue University, Amerika Serikat.
Sebelumnya Purbaya telah menduduki berbagai jabatan dalam pemerintahan. Namun, sebelum menapaki lingkungan pemerintahan, Purbaya memulai karier di perusahaan minyak dan gas multinasional. Ia pernah menjadi field engineer di Schlumberger Overseas SA pada 1989 hingga 1994.
Selain itu, ini beberapa sepak terjang Purbaya sebelumnya, seperti dikutip dari Lembaga Penjamin Simpanan:
- Senior Economist di Danareksa Research Institute pada Oktober 2000-Juli 2005
- Direktur Utama PT Danareksa Securities pada April 2006-Oktober 2008
- Chief Economist Danareksa Research Institute pada Juli 2005-Maret 2013
- Anggota Dewan Direksi PT Danareksa (Persero) pada Maret 2013-April 2015).
- Purbaya sempat menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 58/M Tahun 2020 tanggal 3 September 2020.
- Sebelum menempati posisi sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya pernah menjabat sebagai:
- Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 2010-2014
- Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis, Kantor Staf Presiden Republik Indonesia pada April 2015-September 2015
- Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada November 2015-Juli 2016
- Staf Khusus Bidang Ekonomi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman pada Juli 2016–Mei 2018
- Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Mei 2018-September 2020
- Anggota Komite Ekonomi Nasional pada 2010-2014
- Wakil Ketua Satgas Penanganan dan Penyelesaian Kasus atau yang lebih dikenal sebagai 'Pokja IV' di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sejak Juni 2016-sekarang
- Anggota Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri sejak 2016-sekarang
- Anggota Indonesia Economic Forum sejak 2015-sekarang.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
