"APBN kita ini harus digunakan sesuai Pasal 33 untuk kepentingan rakyat, agar kita bisa sejahtera. APBN ini harus dipastikan bahwa tidak terganggu dan ada manfaat bagi pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan pembangunan infrastruktur yang jangka panjang," tegasnya.
Mantan Cawapres 2019 ini juga menyinggung pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan ekonomi, terutama yang melibatkan utang besar seperti proyek KCJB. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan kelayakan finansial proyek serta melakukan negosiasi bunga pinjaman agar tidak memberatkan di masa depan.
Baca Juga:
Aipda Hendra Dibunuh Anggota Ormas Gara-Gara Utang Rp150 Ribu
"Kedua pengambilan kebijakan sebelumnya transparansi dan akuntabilitas ini jadi kunci, harus hitung benar, berapa sustainability dari proyek infrastruktur ini? Apakah melakukan restrukturisasi dengan bunga tidak sampai menncekik? Ini perlu dikawal bersama orang pintar, bukan hanya orang di dalam pemerintah, tapi juga di luar pemerintahan juga," ujarnya.
Lebih lanjut, Sandiaga menyoroti pentingnya efek ekonomi yang dapat dirasakan masyarakat di sepanjang jalur KCIC, terutama pada wilayah seperti Halim, Padalarang, dan Tegalluar. Ia berharap agar proyek ini tidak hanya menaikkan harga properti, namun benar-benar menjadi solusi bagi masyarakat yang beraktivitas antara Jakarta dan Bandung.
"Ini juga harus berdampak ke ekonomi masyarakat sepanjang jalur kcic gimana Halim padalarang tegalulluar tod value-nya disini tiba2 harga properti mahal tersambung perumahan yang beri solusi masyarakat yang bekerja di Bandung atau bekerja di jakarta," tuturnya.
Baca Juga:
Ratusan Petani di Cianjur Lapor Polisi Karena Mendadak Punya Hutang Puluhan Juta
Tak kalah penting, Sandiaga menegaskan bahwa pihak China sebagai mitra pembangunan KCIC juga harus ikut bertanggung jawab atas pembengkakan biaya (cost overrun) yang terjadi. Artinya proyek ini bukan hanya menyangkut hitung-hitungan bisnis, tapi juga menyangkut reputasi kedua negara.
"Ini juga China harus ikut tanggung jawab, China harus melihat ini cost overrun. Kita harus bisa negosiasikan bahwa ini adalah proyek reputasi bangsa," pungkasnya.
Sebagai informasi, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung terus menjadi sorotan publik, terutama setelah munculnya perdebatan soal pembengkakan anggaran dan skema pembiayaan yang dinilai bisa membebani APBN dalam jangka panjang. Pemerintah kini tengah mencari jalan terbaik agar proyek tersebut bisa tetap berkelanjutan tanpa mengorbankan stabilitas fiskal negara.
