WahanaNews.co | Greenpeace menyebut proyek lumbung pangan atau food estate Kementerian Pertahanan (Kemenhan) berpotensi akan menggunduli 3 juta hektare hutan.
Greenpeace menyebut pemerintah telah mengeksploitasi hutan dan lahan gambut yang sangat luas lewat proyek ini.
Baca Juga:
Greenpeace Gelorakan Pemakaian Produk “Reuse” dan “Refill”
"Di seluruh wilayah yang direncanakan untuk food estate, diperkirakan sekitar 3 juta hektare hutan berpotensi hilang jika proyek ini dilanjutkan," dikutip dari keterangan tertulis di situs resmi Greenpeace Indonesia, Kamis (10/11).
Juru Kampanye Hutan Senior Greenpeace Indonesia Syahrul Fitra mengatakan proyek ini mengancam wilayah adat dan keanekaragaman hayati penting di Indonesia.
Ia mencontohkan food estate Gunung Mas di Kalimantan Tengah. Pemerintah mengonversi area pertanian di daerah itu menjadi lahan menanam singkong.
Baca Juga:
Tanker Pertamina Prime "Disandera" Aktivis Greenpeace karena Boikot Rusia
"Sistem monokultur ini tak hanya gagal menghasilkan singkong yang dijanjikan, tetapi juga meminggirkan kearifan dan pengetahuan masyarakat lokal," ujar Syahrul.
Direktur Save Our Borneo Muhamad Habibi mengatakan food estate di Gunung Mas menghilangkan kearifan lokal. Dia berkata masyarakat lokal ribuan tahun untuk memproduksi dan mengumpulkan makanan secara berkelanjutan.
Habibi mengatakan proyek food estate juga mengancam kelestarian satwa di sekitar hutan. Dia menyebut food estate Gunung Mas bisa berdampak pada keberadaan orangutan.
"Ini juga merupakan penyimpan keanekaragaman hayati yang tak tergantikan, termasuk habitat orangutan Kalimantan. Sekarang Kementerian Pertahanan telah menerobos masuk dengan tentara, dan membuka hutan untuk program Food Estate monokultur yang membawa bencana," ujarnya.
Belum ada tanggapan dari Kemenhan tentang pernyataan Greenpeace tentang potensi penggundulan hutan. Namun, sebelumnya, pemerintah menyatakan akan menggalakkan program food estate dengan alasan ketahanan pangan nasional. Kebijakan itu masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional.
Penguatan Pertahanan
Pemerintah sebelumnya menganggarkan Rp1,595 triliun untuk mendanai food estate pada 2021--2023. Menteri Pertahanan Prabowo Subinto menyebut proyek ini berkaitan dengan pertahanan.
"Ada sinyalemen bahwa presiden ingin mengembangkan pertahanan yang kuat berdimensi holistik melalui penguatan pertahanan militer dan nonmiliter sekaligus," kata Prabowo pada Dies Natalis Fakultas Kehutanan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta pada pertengahan Oktober 2020.
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo pun mengapresiasi Kementerian Pertanian dalam pengembangan kawasan food estate di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Dia berharap proyek di Belu dapat dioptimalkan untuk mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.
Harapan itu disampaikan Presiden Jokowi saat meninjau lahan food estate bersama Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Presiden Jokowi yang juga menanam jagung bersama Mentan tersebut berharap teknologi pertanian modern di Kabupaten Belu dapat mempercepat peningkatan perekonomian. Food estate, kata Jokowi, diharapkan bermanfaat untuk masyarakat pelosok perbatasan lintas negara serta mendukung ketahanan pangan nasional.
"Hari ini kita berada di Belu, NTT kita membuka lahan seluas 53 hektare untuk ditanam jagung dan airnya menggunakan springkel yang berasal bendungan Rotiklot yang baru saja diresmikan. Dari sini kita memperluasnya (food estate,- red) hingga 500 hektare. Kalau itu berhasil, produksinya bagus kita melompat ke daerah yang lain yang punya lahan pertanian datar seperti ini seluas 15 ribu hektare," ungkap Jokowi di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Kamis (24/3).
Jokowi menuturkan pembukaan food estate merupakan salah satu terobosan dalam membangun kemajuan pertanian dengan menggunakan teknologi modern. Menurutnya, diperlukan keberanian mencoba menggunakan teknologi di lahan-lahan yang sulit seperti NTT.[zbr]
