WAHANANEWS.CO, Jakarta - Media asing asal Hong Kong, South China Morning Post (SCMP), tiba-tiba menyoroti dinamika hubungan antara pemerintah Indonesia dan kelompok konglomerat yang kerap dijuluki "Sembilan Naga" atau "9 Naga".
Melansir CNBC Indonesia, menurut sejumlah analis yang dikutip media tersebut, lanskap hubungan antara negara dan pelaku usaha besar tengah memasuki babak baru seiring meningkatnya peran pemerintah dalam pengelolaan ekonomi.
Baca Juga:
BP BUMN Siapkan Digitalisasi Ekspor SDA, MARTABAT Prabowo-Gibran: Arah Baru Kedaulatan Ekonomi
Dalam laporannya "Are Indonesia's Prabowo and ultra rich '9 Dragons' on a collision course?", SCMP menjelaskan bahwa istilah "9 Naga" bukanlah kelompok resmi, melainkan sebutan yang telah lama digunakan untuk menggambarkan sejumlah keluarga konglomerat terbesar di Indonesia. Mereka memiliki bisnis yang tersebar di berbagai sektor, mulai dari perbankan, properti, kelapa sawit, pertambangan, hingga barang konsumsi.
SCMP menilai arah kebijakan ekonomi Indonesia belakangan ini menunjukkan peran negara yang lebih besar, terutama dalam pengelolaan sumber daya alam dan penerimaan devisa hasil ekspor. Beberapa kebijakan yang menjadi sorotan antara lain penerapan mekanisme Devisa Hasil Ekspor (DHE) serta pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk mengelola ekspor sejumlah komoditas strategis.
Chief Investment Officer Four Capital Ricky Ho, yang dikutip SCMP, mengatakan praktik seperti under-invoicing dan transfer pricing memang menjadi perhatian pemerintah, khususnya pada sektor eksportir besar. Menurutnya, langkah pemerintah bertujuan memperkuat pengawasan terhadap arus devisa dan aktivitas ekspor.
Baca Juga:
10 Perusahaan CPO Diduga Underinvoicing, Purbaya Tunggu Hasil Investigasi Kejagung
Sementara itu, Executive Director Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai kebijakan tersebut dapat dibaca sebagai sinyal agar kelompok usaha besar semakin selaras dengan arah kebijakan pemerintah. Namun, ia juga mengingatkan perlunya menjaga kepercayaan pelaku pasar agar tidak memicu kekhawatiran terhadap iklim investasi maupun arus modal keluar.
Di sisi lain, Profesor Universitas Melbourne Vedi Hadiz menilai hubungan antara negara dan konglomerat di Indonesia pada dasarnya tetap bersifat saling membutuhkan. Menurutnya, kelompok usaha besar masih memperoleh sebagian besar pendapatannya dari aktivitas ekonomi di dalam negeri, sementara pemerintah juga membutuhkan dukungan sektor swasta untuk membiayai berbagai program strategis. Ia menyebut hubungan tersebut sebagai bentuk "simbiosis" yang kemungkinan akan terus berlanjut.
SCMP juga menyoroti instrumen Patriot Bonds, obligasi yang ditawarkan kepada sejumlah investor institusi dan kelompok usaha besar. Program ini dipandang sebagian analis sebagai salah satu upaya memperluas partisipasi sektor swasta dalam pembiayaan proyek-proyek nasional, meski pelaksanaannya juga memunculkan berbagai diskusi di kalangan pengamat ekonomi.
