WahanaNews.co, Arequipa - Indonesia mendorong Ekonomi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) untuk
menetapkan prioritas nasional dalam membangun dasar infrastruktur untuk memajukan dan memberdayakan partisipasi perempuan dalam perdagangan internasional.
Kerja sama dan kolaborasi melalui APEC juga harus menyasar pada perempuan yang menghadapi beragam bentuk tantangan kesenjangan sehingga membuka peluang dalam memajukan partisipasinya di perdagangan global.
Baca Juga:
Bahas UMKM, RI-Singapura Lakukan Pertemuan Bilateral
Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Djatmiko Bris Witjaksono mengemukakan hal itu dalam Pertemuan Bersama Menteri Urusan Perempuan dan Menteri
Urusan Perdagangan APEC di Arequipa, Peru pada Jumat, (17/5).
Pertemuan yang ditutup oleh Presiden Peru Dina Boluarte ini merupakan kali pertama pertemuan bersama antara para menteri yang bertanggung jawab atas perempuan dan perdagangan APEC.
Turut mendampingi Dirjen Djatmiko yaitu Plt. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(PPPA) Indra Gunawan.
Baca Juga:
Pertemuan Bilateral Vietnam, Prabowo Komitmen Ratifikasi ZEE
"Untuk pertama kalinya, para menteri yang bertanggung jawab atas perempuan dan perdagangan APEC
berhasil menyepakati Pernyataan Bersama para Menteri untuk mendorong pemberdayaan perempuan melalui perdagangan di kawasan Asia Pasifik. Lebih lanjut, pertemuan ini menunjukkan tingginya
pengakuan terhadap peran perempuan dalam perdagangan," ujar Mendag Zulkifli Hasan dalam
kesempatan terpisah.
Sementara Djatmiko dalam sesi intervensi menyampaikan, memajukan pemberdayaan ekonomi perempuan tidak boleh berhenti pada identifikasi isu-isu utama.
"Para Menteri APEC harus menetapkan prioritas nasional untuk membangun dasar infrastruktur dalam memajukan dan memberdayakan partisipasi perempuan dalam perekonomian," ujar Djatmiko mewakili Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan
pada pertemuan tersebut.
Djatmiko menyebut, perempuan telah memainkan peran penting dalam perekonomian dan peran perempuan menjadi semakin relevan dalam agenda perdagangan global saat ini.
"Sebagai pembuat kebijakan, menciptakan ekosistem yang mendukung partisipasi perempuan dalam semua proses perdagangan menjadi sangat penting," lanjutnya.
Djatmiko menjelaskan, memajukan inklusi perempuan melalui pengarusutamaan gender memainkan peran penting dan diatur dalam peraturan di Indonesia. Upaya ini telah berkontribusi dalam meningkatkan
partisipasi perempuan di banyak sektor.
"Partisipasi perempuan di Indonesia sebagai pengambil keputusan di badan legislatif, sektor bisnis, dan
sektor terkait perdagangan lainnya, telah mengalami kemajuan," tandas Djatmiko.
[Redaktur: Tumpal Alpredo Gultom]
