WahanaNews.co, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapatkan anggaran terbesar pada 2024, atau masa terakhir pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Totang anggaran institusi yang dipimpin Menteri PUPR Basuki Hadimuljono itu mencapai Rp 146,98 triliun, jauh di atas Kementerian Pertahanan yang berada di urutan ke dua dengan total anggaran Rp 135,44 triliun.
Baca Juga:
Khofifah Indar Parawansa Sebut Bandara Dhoho Kediri Ungkit Perekonomian Kediri Raya
Dikutip dari Buku Himpunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2024, anggaran pada tahun depan itu naik Rp 21,76 triliun dari pagu 2023 yang sebesar Rp 125,21 triliun sebelum adanya usulan tambahan anggaran menjadi Rp 153,81 triliun tahun ini.
Kenaikan anggaran untuk tahun anggaran 2024 ditujukan untuk menyelesaikan setumpuk proyek sebelum berakhirnya kepemimpinan periode kedua Presiden Jokowi. Di antaranya termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan penuntasan proyek strategis nasional (PSN).
"Kenaikan tersebut karena adanya alokasi untuk pembangunan IKN dan percepatan atau penuntasan proyek-proyek strategis sesuai dengan arahan presiden," sebagaimana dikutip dari Buku III RAPBN 2024 tersebut, Jumat (18/08/23).
Baca Juga:
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono Ungkap Pagu Indikatif 2025 Rp75,63 Triliun
Dengan memanfaatkan anggaran itu, pelaksanaan program Kementerian PUPR pada 2024 untuk kegiatan pembangunan mengutamakan penyelesaian pekerjaan dengan kontrak tahun jamak, pembayaran utang pekerjaan, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana alam, pembayaran eskalasi, serta program optimalisasi dan pemeliharaan.
Target hasil atau output prioritas pun ditetapkan ke dalam lima program, berikut ini rinciannya:
1. Program ketahanan sumber daya air senilai Rp 41, 52 triliun.
Di dalam program ini akan dilaksanakan pembangunan 18 bendungan. Di antaranya 1 bendungan baru (Bendungan Pelosika), dan 7 bendungan yang tengah berjalan pembangunannya (Bendungan Cibeet, Bendungan Cijurey, Bendungan Karangnongko, Bendungan Cabean, Bendungan Jenelata, Bendungan Riam Kiwa, Bendungan Mbay).
Serta 10 bendungan selesai (Bendungan Way Apu, Bendungan Bolango Ulu, Bendungan Meninting, Bendungan Bagong, Bendungan Manikin, Bendungan Tigadihaji, Bendungan Bener, Bendungan Jragung, Bendungan Budong-Budong, Bendungan Marangkayu).
Selain itu, program ini juga akan menggarap Revitalisasi Danau meliputi Danau
Teloko, hingga Danau Limboto, serta Pembangunan Embung 7 unit antara lain Embung Tukad Unda hingga Embung KIPP di wilayah IKN.
Irigasi dan Rawa, juga digarap dengan anggaran ini dengan target prioritas antara lain Pembangunan irigasi 4.000 hektar antara lain DI Lhok Guci, DI Jambo Aye, DI Komering, DI Slinga, serta Rehabilitasi dan peningkatan irigasi 38.000 hektar, antara lain DI Rentang, DI Rengrang, DI Cihaur, DI Glapan, dan DI Saddang.
Juga ada pengendalian daya rusak seperti pengendalian banjir dan pengamanan pantai sepanjang 57,5 km dari kawasan Sumatera Utara, Jawa Barat, DKI Jakarta, hingga Jawa Tengah. dan terakhir air tanah dan air baku kapasitas 2,5 m3/detik di Aceh, Jawa Barat, Jawa tengah, serta Papua.
2. Program Infrastruktur Konektivitas senilai Rp 61,90 triliun.
Program ini adalah untuk mendukung pertumbuhan dan melayani pergerakan kendaraan yang beroperasi di jalan melalui peningkatan kapasitas jalan dan peningkatan kemantapan jalan nasional di antaranya dengan membangun jalan sepanjang 323,45 km yang tersebar mulai dari Aceh hingga Papua Barat. Termasuk kawasan IKN.
Lalu, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 3.890 m, peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan atau jalan tol sepanjang 19,36 km antara lain Serang-Panimbang, Semarang-Semak, dan Bayung Lencir-Tempino.
Serta, peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan dengan jalan tol beroperasi dan/atau selesai konstruksi melalui BUJT/ pihak lain sepanjang 526,77 km.
Juga ada peningkatan aksesibilitas terowongan flyover/underpass/ sepanjang 918,75 meter di Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.
Peningkatan kapasitas dan preservasi peningkatan struktur jalan sepanjang 2.117,75 km serta preservasi dan penggantian jembatan sepanjang 7.120 m. Serta, preservasi rutin jalan sepanjang 47.763 km, jembatan nasional sepanjang 510.000 m, revitalisasi drainase dan jembatan gantung serta padat karya.
3. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman senilai Rp 35,37 triliun
Dalam program ini, di antaranya pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) berkapasitas 2.855 liter/detik di Sumbawa Barat hingga kawasan IKN.
Sanitasi berbasis masyarakat, sistem pengelolaan persampahan 91.000 KK, serta sistem pengelolaan air limbah domestik 2.000 KK hingga ke IKN.
Penataan permukiman kawasan strategis pariwisata nasional juga dilakukan dalam program ini dengan luas 353,4 Ha seperti di kawasan KSPN Bromo-Tengger-Semeru, Borobudur, Waterfront Marina dan Keraton Liya, Malalayang dan BUnaken, Dieng, Rumah khusus bagi warga eks Timor Timur, Monas, hingga penyiapan kawasan IKN.
Pengembangan penyelenggaraan bangunan gedung seluas 47.629 m2 juga akan dilakukan, mulai dari pembangunan Mako Paspampres, hingga Gedung DPRD Sulawesi Barat, hingga Pembangunan Bangunan Gedung sebanyak 13 unit, antara lain Gedung Pusat Pemerintahan I dan II, Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator (4 Kemenko), Gedung dan Kawasan Kantor Kemensetneg, serta Masjid Negara.
Juga ada rehabilitasi dan renovasi sarana prasarana sekolah atau madrasah 328 unit, PTN/PTKIN 17 unit, sarana dan prasarana olah raga 6 unit, rehabilitasi dan renovasi 16 pasar, hingga lanjutan pembangunan Rumah Susun ASN dan Hankam di IKN sebanyak 47 tower, dan Lanjutan Pembangunan Rumah Susun Direktif sebanyak 44 Unit/1 Tower.
Terakhir adalah terkait bantuan pembiayaan Fasilitasi Pembiayaan Perumahan sebesar 220.000 Perumahan Likuiditas (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), sebesar 220.000 unit; dan pembayaran KPR Subsidi Selisih Bunga/Subsidi Selisih Margin untuk pembayaran tahun-tahun penertiban akad KPR sebelumnya.
4. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi senilai Rp 135,2 miliar.
Program ini terdiri dari pelatihan SDM Vokasional Bidang Konstruksi sebanyak 15.300 orang melalui pelatihan/sertifikasi SDM vokasional bidang konstruksi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.
Serta, Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Pekerjaan Umum dengan target prioritas antara lain 856 orang mahasiswa yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
5. Program Dukungan Manajemen senilai Rp 8,04 triliun
Program ini antara lain dukungan Layanan Manajemen, Perencanaan, Pengawasan, Pembiayaan Infrastruktur, Pembinaan Konstruksi, Penguatan pendanaan melalui creative financing dalam pemenuhan kebutuhan infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) pada proyek-proyek yang dinilai layak secara finansial untuk dikerjasamakan dengan pihak swasta, hingga penguatan reformasi birokrasi dan efisiensi belanja.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
