WAHANANEWS.CO - Pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp1.900 triliun untuk membiayai pembangunan infrastruktur selama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Namun, keterbatasan anggaran negara membuat pemerintah mengajak investor asing untuk ikut serta.
Baca Juga:
Prabowo Resmi Buka Indo Defence 2025 Expo & Forum, Diikuti 1.180 Peserta dari 42 Negara Sahabat
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu menutupi sekitar 60 persen dari kebutuhan tersebut.
Sisanya, menurut dia, harus berasal dari sumber pendanaan alternatif melalui skema cerdas dan kolaboratif.
“Untuk memenuhi target 2025–2029, kami membutuhkan pendanaan sekitar Rp1.900 triliun. Dengan keterbatasan fiskal, pemerintah hanya bisa menutupi sekitar 60 persen,” ujarnya dalam International Conference on Infrastructure (ICI) di JICC, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025).
Baca Juga:
Prabowo Pimpin Rapat Terbatas Pembentukan Tanggul Laut di Pulau Jawa
Dody mengungkapkan bahwa Kementerian PUPR memiliki 55 proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan sembilan di antaranya diprioritaskan untuk menarik investor dengan nilai total Rp90,21 triliun.
Proyek tersebut mencakup Tol Gilimanuk–Mengwi, Tol Pejagan–Cilacap, dan Tol Sentul Selatan–Karawang Barat, serta proyek pengelolaan sampah Manggar di Balikpapan.
Selain itu, pemerintah juga menawarkan sejumlah proyek Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) di lima bendungan berbeda, termasuk Way Sekampung dan Leuwikeris.
