WahanaNews.co | Seiring dengan eskalasi perang Rusia-Ukraina, pemulihan ekonomi global mengalami tekanan disertai volatilitas pasar keuangan yang meningkat.
"Saya bersama Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua DK OJK Wimboh dan Ketua DK LPS Purbaya Yudhi Sadewa akan terus memperkuat koordinasi dan pemantauan bersama, termasuk melalui respons kebijakan yang terkoordinasi dan tersinergi," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam akun Instagramnya di Jakarta, Kamis (14/4/2022).
Baca Juga:
Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Masih Terkendali, Menkeu: Ada Kenaikan Dibanding Tahun 2023
KSSK mencermati berbagai faktor risiko global yang perlu diwaspadai. Pertama, dinamika perang Rusia-Ukraina. Perang yang berkepanjangan dengan keterlibatan lebih banyak negara akan meningkatkan risiko baik bagi perekonomian maupun stabilitas sistem keuangan (SSK).
Kedua, pengaruh perkembangan harga komoditas global, terutama energi dan pangan, terhadap inflasi yang akan memengaruhi kinerja korporasi dan rumah tangga.
Ketiga, langkah kebijakan moneter negara maju, baik melalui kenaikan suku bunga acuan maupun normalisasi balance sheet yang dapat menyebabkan volatilitas pasar keuangan dan kenaikan cost of fund.
Baca Juga:
Hadiri Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Menkeu: Awal Sinergi yang Baik
"Mengantisipasi ketiga hal itu, APBN akan terus memberikan respons aktif dan antisipatif serta menjadi shock absorber untuk melindungi kesehatan dan daya beli masyarakat. APBN juga akan terus dijaga kesehatannya agar mampu menjaga keberlanjutan pemulihan ekonomi," jelas Sri.
BI melalui instrumen moneter terus menjaga stabilitas nilai tukar dan terkendalinya inflasi, termasuk melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif untuk turut mendorong pemulihan ekonomi.
OJK akan memperkuat ketahanan sektor jasa keuangan dan menjaga SSK, termasuk mendorong peran industri jasa keuangan dalam menopang pemulihan ekonomi.
LPS akan memperkuat sinergi dengan implementasi program penjaminan simpanan dan resolusi perbankan yang kredibel.
"Langkah kebijakan yang ditempuh oleh masing-masing lembaga akan terus dikoordinasikan KSSK untuk menjaga efektivitas dan ketepatan sasaran dari kebijakan," pungkas Sri. [rsy]
