WahanaNews.co, Jakarta - Jepang mengancam akan membawa China ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan yang diberlakukan Beijing atas impor seluruh produk laut Negeri Sakura tersebut.
Asal tahu saja, China menerbitkan larangan impor terkait langkah Jepang membuang air radioaktif yang diolah dari pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi ke laut.
Baca Juga:
Hubungan Politik dan Ekonomi Indonesia-China
Menteri luar negeri Jepang Yoshimasa Hayashi mengatakan pihaknya akan mengambil tindakan yang diperlukan (terhadap larangan produk perairan China) melalui berbagai jalur, termasuk kerangka kerja WTO.
Mengutip CNA, Selasa (29/8), Menteri Keamanan Ekonomi Sanae Takaichi mengatakan pengajuan keluhan ke WTO akan menjadi opsi jika jalur diplomatik tidak efektif.
Komentar tersebut muncul ketika bisnis Jepang dan fasilitas publik terus menerima panggilan pelecehan dari nomor telepon dengan kode negara China +86.
Baca Juga:
CIA Datangi Prabowo di AS, Ada Apa di Balik Pertemuan Misterius dengan Presiden Indonesia?
Banyak yang melaporkan para penelepon mengeluh tentang pembuangan limbah air PLTN Fukushima.
Jiji News melaporkan Kepolisian Kebijakan Nasional Jepang telah menerima 225 laporan panggilan pelecehan hingga saat ini.
Pemerintah mengatakan mereka sedang mencari bantuan dari perusahaan telekomunikasi untuk memblokir panggilan-panggilan tersebut.
Jumlah pengguna telepon kabel yang meminta untuk memblokir nomor-nomor asing semakin meningkat, kata juru bicara di NTT Communications, sebuah unit Nippon Telegraph and Telephone.
NTT dan perusahaan telepon lainnya termasuk KDDI dan SoftBank Corp sedang membahas langkah-langkah mengikuti permintaan pemerintah.
"Sangat disayangkan dan mengkhawatirkan tentang banyaknya panggilan pelecehan yang kemungkinan berasal dari China," kata Menteri Perdagangan Yasutoshi Nishimura selama konferensi pers.
Dia mengatakan bahwa menurut penduduk Fukushima, beberapa panggilan bahkan masuk ke rumah sakit.
"Nyawa manusia kini sedang dipertaruhkan. Harap hentikan panggilan-panggilan tersebut segera," ujar Nishimura.
Menteri tersebut mengatakan bahwa pemerintah sedang mengumpulkan informasi tentang laporan gerakan boikot produk Jepang di China dan akan bekerja dengan para pemimpin bisnis untuk mengatasi situasi tersebut.
[Redaktur: Sandy]
