WahanaNews.co | Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk segera melunasi utang kepada Perum Bulog sebesar Rp16 triliun untuk pengadaan beras impor.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merinci Perum Bulog memiliki kebutuhan tambahan anggaran, yakni untuk impor beras tahap pertama Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua Rp8,4 triliun dan biaya distribusi Rp2,8 triliun.
"Tadi arahan Bapak Presiden, Menteri Keuangan diminta untuk segera melunasi tagihan Bulog yang sudah terakumulasi sebesar Rp16 triliun," ujar Airlangga usai menghadiri rapat penyaluran bantuan pangan di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/11/2023).
Usai menghadiri rapat tersebut, Airlangga mengatakan Presiden Jokowi juga telah menyetujui bantuan pangan tahun depan yang akan diberikan dari Januari sampai Juni 2024. Pemerintah memutuskan bantuan sosial berupa beras sebesar 10 kilogram yang diberikan sejak 2020 saat pandemi covid-19 itu tetap disalurkan hingga 2024.
Pemerintah mengalokasikan bantuan beras 10 kilogram untuk 22.004.077 penerima manfaat melalui Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian sebanyak 1.446.809 untuk keluarga rawan stunting (KRS) pada 2024.
"Untuk bantuan stunting 1.446.809 KRS dari data BKKBN bantuan stunting sebesar Rp446,242 miliar per kuartalnya. Jadi totalnya Rp892 miliar di semester pertama tahun depan," ujar Airlangga.
Airlangga menjelaskan saat ini stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog mencapai 1.442.945 ton per 2 November 2023 dengan realisasi penyaluran bantuan pangan sebesar 94,95 persen pada bulan September dan 94,89 persen pada Oktober, serta 18,45 persen pada November 2023.
Dalam kesempatan sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan pemerintah masih memiliki utang kepada sebesar Rp2,6 triliun yang belum dibayar sejak 2020.
Baca Juga:
Bulog Samarinda Siapkan Gerakan Pangan Murah Atasi Kenaikan Harga Beras Mahulu
Sementara itu, utang Bulog ke bank-bank Himbara sebesar Rp7 triliun. Utang itu terkait dengan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP).
Menkeu Sri Mulyani menyampaikan pelunasan tagihan Perum Bulog sebesar Rp16 triliun menunggu proses audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Adapun tagihan tersebut berkaitan dengan pengadaan beras dalam memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP).
"Mekanisme kita dengan Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) adalah kita akan melakukan pembayaran sesudah adanya audit dari BPKP," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (6/11/2023).
Sri Mulyani mengatakan, pihaknya telah meminta BPKP untuk mempercepat proses audit sehingga pelunasan tagihan segera dapat dilakukan. Saat ini tidak ada hambatan dalam proses audit tersebut.
Bendahara Negara itu juga menjelaskan, seharusnya pelunasan tagihan Perum Bulog tidak menjadi masalah, karena Bulog dan Bapanas dapat mendapatkan anggaran mulai dari impor beras hingga operasi pasar.
"Namun ini harusnya tidak menjadi masalah, Bulog dan Bapanas kan bisa mendapatkan anggarannya mulai dari impor beras dan operasi market, itu menggunakan dana perbankan yang kemudian akan kita bayar," kata Menkeu.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah meminta Menkeu Sri Mulyani untuk segera melunasi utang Perum Bulog sebesar Rp16 triliun tersebut.
Usai rapat internal bantuan penyaluran pangan di Istana Kepresidenan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merincikan Perum Bulog juga mempunyai kebutuhan tambahan anggaran yakni untuk impor beras tahap pertama sebesar Rp7,9 triliun, kemudian tahap kedua sebesar Rp8,4 triliun beserta biaya distribusi Rp2,8 triliun.
Baca Juga:
Bulog Bantu Alsintan untuk Tingkatkan Produktivitas Petani Tebu di Blora
[Redaktur: Zahara Sitio]
