WahanaNews.co, Sulut- Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyampaikan, Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus berupaya mendorong pemberdayaan petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam menunjang manajemen pasokan.
Pemerintah juga mendukung tata niaga komoditas yang berkeadilan.
Hal ini disampaikan Wamendag Jerry saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Kebijakan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK) yang digelar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) di Hotel Mercure, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Jumat (9/2).
Baca Juga:
KADI Inisiasi Penyelidikan Antidumping terhadap Impor Produk Polypropylene Homopolymer
Sosialisasi ini dihadiri 200 peserta yang terdiri dari petani, nelayan, pelaku UMKM, dan masyarakat di Kabupaten Minahasa.
“SRG dan PLK diharapkan dapat menciptakan efisiensi mata rantai perdagangan, sarana pembentukan harga yang transparan, dan referensi harga komoditas. Tidak hanya itu, instrumen ini merupakan pilihan bagi petani, nelayan, dan UMKM dalam menunjang manajemen pasokan dan
membuka akses pembiayaan. Lebih jauh lagi, skema ini diharapkan dapat menjadi instrumen logistik dan distribusi, serta pemberdayaan petani, nelayan, dan UMKM untuk mendukung tata niaga komoditas yang berkeadilan,” ujar Wamendag Jerry.
Wamendag Jerry menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan terus mendorong
pengamanan dan penguatan pasar dalam negeri.
Baca Juga:
Pertemuan Mendag Budi dengan US-ABC, Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama ASEAN-AS
Caranya, membenahi sistem distribusi yang menunjang daya saing perdagangan, perbaikan iklim investasi, peningkatan ekspor, pemberdayaan UMKM, dan perlindungan konsumen.
Dari berbagai upaya tersebut, salah satu yang terus dikembangkan Kementerian Perdagangan melalui Bappebti adalah instrumen SRG dan PLK.
Wamendag Jerry mengatakan, nilai Resi Gudang yang diterbitkan pada 2023 tercatat sebesar Rp954,55 miliar dengan total pembiayaan mencapai Rp583,98 miliar.
Adapun komoditasnya terdiri dari gabah, beras, kopi, ikan, rumput laut, dan gula. Potret SRG pada 2023 tersebut sudah cukup baik, namun capaian tersebut belum optimal. Pemanfaatan SRG masih dapat ditingkatkan, baik jumlah SRG yang dimanfaatkan maupun komoditasnya.
Untuk itu, Kementerian Perdagangan
melaksanakan Sosialisasi Kebijakan SRG dan PLK dalam rangka perluasan pemanfaatan SRG nasional, termasuk di Sulawesi Utara.
“Percepatan optimalisasi SRG harus dilakukan. Hal ini dapat ditempuh melalui fokus SRG untuk orientasi ekspor, pelibatan pelaku UMKM, integrasi sistem, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, dan penguatan regulasi dengan penyusunan ketentuan umum bidang SRG. Kementerian Perdagangan juga membangun 123 gudang SRG yang kepemilikannya telah diserahkan ke
pemerintah daerah di 105 kabupaten/kota untuk mendorong percepatan pelaksanaan SRG. Perluasan pemanfaatan SRG di berbagai daerah tersebut, tidak terkecuali di Sulawesi Utara,”
ungkap Wamendag Jerry.
Berdasarkan data Bappebti, Kementerian Perdagangan telah membangun dua unit SRG di Sulawesi
Utara. Satu unit SRG berlokasi di Kabupaten Bolaang Mongondow dan satu unit SRG lainnya di Kabupaten Minahasa Selatan.
Wamendag Jerry mengutarakan, Bappebti juga terus mendorong pengembangan PLK yang menjadi
salah satu instrumen perdagangan untuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas rantai pasok komoditas.
Adapun nilai transaksi PLK pada 2023 mencapai Rp66,01 miliar atau tumbuh 25,1 persen dibandingkan 2022. Pengembangan PLK diharapkan mampu menyediakan mekanisme perdagangan yang transparan, akuntabel, dan adil. PLK akan terus dikembangkan, baik spot maupun forward, dan terintegrasi dengan SRG.
“Kementerian Perdagangan akan terus berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara untuk
mengembangkan instrumen SRG dan PLK secara berkelanjutan. Berbagai pihak diharapkan dapat bersatu dalam meningkatkan kerja sama, kolaborasi, dan saling bersinergi,” tandas Wamendag.
[Redaktur: Tumpal Alpredo Gultom]
