WahanaNews.co, Jakarta -
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI kembali meraih penghargaan sebagai Kementerian Berpredikat Unggul dalam Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Award tahun 2025 dari Lembaga Administrasi Negara (LAN). Penghargaan tersebut diberikan secara resmi dalam acara IKK Award di Surabaya, Selasa (25/11).
Penganugerahan ini menjadi bentuk pengakuan dan apresiasi atas konsistensi Kemenko Pereknomian dalam meningkatkan kualitas perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi.
Baca Juga:
Kawasan Industri Terpadu Batang Sepakati MoU dengan BUMN Tiongkok dalam Kerangka Two Countries Twin Parks
Pada kesempatan tersebut, Kepala LAN Muhammad Taufiq menyampaikan bahwa IKK memiliki peran strategis dalam penguatan tata kelola kebijakan nasional. Selain menjadi implementasi dari Asta Cita ketujuh, IKK juga berfungsi sebagai instrumen pengukuran kualitas kebijakan dan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Pengukuran IKK tahun 2025 secara nasional diikuti oleh lebih dari 548 instansi Pemerintah Pusat dan Daerah. Adapun tiga kebijakan Kemenko Perekonomian yang menjadi objek pengukuran dalam IKK tahun 2025 meliputi kebijakan terkait Kredit Usaha Rakyat, Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam, dan Neraca Komoditas.
Capaian tersebut menegaskan komitmen Kemenko Perekonomian dalam menerapkan prinsip tata kelola kebijakan yang transparan, akuntabel, inklusif, serta berbasis data dan bukti (evidence-based policy) dalam penyusunan setiap kebijakannya. Sepanjang tahun 2025, berbagai unit kerja di lingkungan Kemenko Perekonomian telah melakukan penguatan proses perencanaan, koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kualitas analisis untuk memastikan relevansi, efektivitas, dan dampak kebijakan yang lebih optimal.
Baca Juga:
Kemenko Perekonomian Paparkan Peran Penting Kerja Sama Internasional dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Lebih lanjut, penghargaan IKK 2025 akan menjadi motivasi tambahan bagi Kemenko Perekonomian untuk terus meningkatkan kualitas koordinasi kebijakan, terutama di tengah dinamika ekonomi nasional dan global yang semakin kompleks. Penghargaan ini juga mencerminkan upaya berkelanjutan dalam memperkuat kelembagaan, mendorong digitalisasi proses perumusan kebijakan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Pencapaian tersebut menjadi bukti nyata bahwa reformasi tata kelola kebijakan yang dilakukan Kemenko Perekonomian berada pada jalur yang tepat dan memberikan kontribusi penting bagi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Dengan capaian ini, Kemenko Perekonomian menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan kebijakan yang berkualitas, adaptif, dan memberikan dampak luas bagi masyarakat dan perekonomian nasional.
Demikian dilansir dari laman ekongoid, Senin (1/12).
