WahanaNews.co, Jakarta -Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong pengembangan industri bambu nasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan ekosistem industri bambu yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Upaya tersebut dilakukan melalui program Akademi Komunitas Bambu (AKB) yang dikembangkan Direktorat Jenderal Industri Agro sebagai langkah memperkuat struktur industri bambu nasional berbasis sumber daya alam terbarukan.
Baca Juga:
Kemenperin Perkuat Hilirisasi Minyak Atsiri Lewat Pusat Flavor and Fragrance Bali
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, bambu memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah tinggi sekaligus ramah lingkungan.
“Pengembangan industri bambu sejalan dengan arah kebijakan industri hijau karena bambu merupakan material berkelanjutan yang memiliki prospek besar untuk industri konstruksi, furnitur, kerajinan, hingga berbagai produk inovatif lainnya,” ujar Agus dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (10/5).
Melalui program AKB, peserta mendapatkan pembekalan kompetensi teknis mulai dari budidaya, proses pengawetan, hingga pengolahan bambu. Program tersebut diarahkan untuk memastikan tersedianya bahan baku bambu berkualitas yang siap dimanfaatkan sektor industri hilir.
Baca Juga:
Kemenperin Perkuat Kerja Sama Industri dengan Rusia, Indonesia Jadi Partner Country INNOPROM 2026
Kemenperin berharap peningkatan kualitas bahan baku dan pengolahan bambu mampu memperkuat daya saing produk bambu Indonesia, baik di pasar domestik maupun ekspor.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Agro Putu Juli Ardika menjelaskan, pelaksanaan AKB telah dimulai di Bali pada 2025 dan berhasil mencetak 25 Master Bambu melalui pendekatan training of trainers (ToT).
“Program Akademi Komunitas Bambu dirancang untuk membangun komunitas SDM unggul yang mampu menjadi penggerak pengembangan industri bambu di daerah. Fokus pengembangannya adalah membentuk material center atau pusat logistik bambu penyedia bahan baku siap pakai,” kata Putu.
Menurut dia, Kabupaten Bangli menjadi salah satu wilayah potensial dalam pengembangan ekosistem bambu di Bali karena didukung ketersediaan lahan, fasilitas logistik bambu, serta mesin pengolahan yang memadai.
Berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring, pelaksanaan AKB tahun anggaran 2026 akan difokuskan pada peningkatan kualitas dan volume bahan baku, termasuk penguatan teknik pascapanen serta treatment atau pengawetan bambu guna mendukung kebutuhan industri hilir.
Program tersebut akan dilaksanakan dengan komposisi pelatihan sebesar 30 persen teori dan 70 persen praktik lapangan.
Peserta program diprioritaskan berasal dari penyedia bahan baku bambu yang berpotensi menjadi trainer di daerah masing-masing. Selain kembali dilaksanakan di Bali, program AKB juga direncanakan diperluas ke Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dalam mendukung pengembangan komunitas bambu tersebut, Kemenperin turut menjajaki keterlibatan sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR). Salah satu kerja sama yang tengah dibahas yakni dengan PT KT&G untuk pembangunan fasilitas pendukung AKB berupa asrama pelatihan dan fasilitas pengawetan bambu.
Direktorat Jenderal Industri Agro juga telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Bangli guna memastikan kesiapan pengembangan ekosistem bambu serta dukungan CSR.
Putu menegaskan, penguatan industri bambu nasional membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan agar mampu tumbuh secara berkelanjutan dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
“Kami berharap industri bambu nasional dapat berkembang menjadi salah satu sektor unggulan berbasis sumber daya alam terbarukan yang mampu menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing industri nasional,” pungkasnya.
[Redaktur: Jupriadi]
