WAHANANEWS.CO, Jakarta - Sepinya penumpang kini berbalik menjadi tekanan finansial serius bagi Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati setelah tumpukan utang membengkak sementara pendapatan tak sanggup menutup biaya operasional.
Kondisi tersebut tercermin dari data Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mencatat total liabilitas jangka pendek Bandara Kertajati mencapai Rp474 miliar dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp1,5 triliun per Desember 2025.
Baca Juga:
Antar Logistik ke Lokasi Bencana Aceh, TNI AU Kerahkan Pesawat A400M
Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui bandara yang dibangun dengan biaya lebih dari Rp2 triliun itu mengalami ketidakseimbangan permintaan atau demand ecosystem mismatch.
Untuk merespons situasi tersebut, Pemprov Jabar menyiapkan agenda transformasi guna mengatasi rendahnya load factor sekaligus meringankan beban keuangan perusahaan.
“Selain itu, populasi pesawat yang beroperasi di Indonesia menurun drastis pasca-pandemi, sehingga diperlukan diversifikasi bisnis seperti industri MRO [Maintenance, Repair, and Overhaul], dan logistik untuk bertahan,” jelas Pemprov Jabar dalam keterangan resmi, Minggu (25/1/2026).
Baca Juga:
Investor Global Masuk Kertajati, MARTABAT Prabowo-Gibran Dorong BUMN Turut Percepat Ekonomi Rebana
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Bandara Kertajati saat ini hanya melayani empat rute penerbangan yang dioperasikan oleh maskapai Super Air Jet dan Citilink.
Pada Selasa (11/2/2026), Wings Air dijadwalkan membuka rute baru Bandung–Yogyakarta pulang pergi dengan frekuensi penerbangan setiap hari.
Rencana pemulihan bisnis tahun 2026 disusun dengan bertumpu pada tiga pilar utama yaitu optimalisasi penerbangan haji, umrah, dan reguler, penyelesaian kewajiban utang melalui restrukturisasi dan konversi saham, serta pengembangan kawasan Aerospace Park.
Dalam waktu dekat, tepatnya Kamis (6/2/2026), Bandara Kertajati akan kembali melayani penerbangan umrah reguler.
Memasuki Maret 2026, manajemen bandara menargetkan penambahan rute domestik baru guna mendongkrak jumlah penumpang.
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Jawa Barat menyusun naskah kebijakan atau policy brief sebagai dasar peningkatan jumlah penumpang secara berkelanjutan.
Program tersebut melibatkan sinergi antara PT BIJB (Perseroda), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta dukungan kebijakan dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agama.
Sejalan dengan itu, pemulihan rute domestik juga didorong melalui kebijakan Multi Airport System dengan mengusulkan pengalihan sebagian slot penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta ke Kertajati untuk menjamin volume penumpang.
Dalam penyelesaian utang, restrukturisasi keuangan dilakukan melalui konversi utang menjadi modal serta upaya mengundang mitra strategis dengan proyeksi modal dasar hingga Rp10 triliun.
Sebagaimana disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi, salah satu opsi yang ditempuh adalah skema tukar guling aset dengan pemerintah pusat.
Pada sisi pengembangan kawasan, Pemprov Jabar berencana membangun fasilitas MRO seluas 84,2 hektare di kawasan Aerospace Park.
Langkah tersebut diarahkan untuk menangkap peluang pasar perawatan pesawat nasional yang sekitar 46 persen di antaranya masih dilakukan di luar negeri.
Transaksi utama bisnis MRO ditargetkan mulai berjalan pada Oktober 2026.
Penguatan konektivitas terpadu juga disiapkan melalui penyediaan transportasi darat reguler yang menghubungkan Bandung Raya, Cirebon, hingga wilayah Jawa Tengah langsung ke bandara.
Seluruh pengembangan dipusatkan di kawasan Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, yang akan terintegrasi dengan Rebana Metropolitan serta memiliki akses strategis ke Pelabuhan Patimban dan Cirebon melalui Tol Cisumdawu dan Cipali.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
