WahanaNews.co, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menekankan pentingnya sinergi yang
baik oleh kementerian, lembaga, serta para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) baik di tingkat pusat maupun daerah.
Menurutnya, sinergi sebagai satu tim yang kuat dalam penegakan hukum penting untuk mengawasi keberadaan dan memberantas barang-barang ilegal.
Baca Juga:
Lepas Ekspor Adonan Roti ke Uni Emirat Arab, Mendag Budi Ajak Pelaku Usaha Perkuat Citra Produk Indonesia
Hal tersebut ia sampaikan kepada para PPNS dan Calon PPNS dalam Forum Koordinasi Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan Pusat dan Daerah pada Rabu, (21/8) di Jakarta.
“Kita ini satu tim. Ada Markas Besar Kepolisian RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, hingga kepala-kepala dinas yang membidangi perdagangan. Kita harus melakukan tugas dengan kerja sama yang kuat.
Tujuannya, menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada 2045 dan kita sudah memenuhi persyaratan untuk itu,” kata Mendag Zulkifli Hasan.
Baca Juga:
Kunjungi Pabrik Lurik di Klaten, Mendag Budi: Inovasi Kunci Peningkatan Daya Saing Ekspor
Keberadaan tim penegak hukum yang kuat juga sangat penting untuk mengatasi kegiatan ekonomi bawah tanah (underground economy) yang tidak berkontribusi pada penerimaan pajak.
Menurutnya, underground economy perlu dikenali dan diatasi untuk menjamin penerimaan pajak. Dengan begitu, pemerintah dapat mewujudkan Indonesia sebagai negara maju pada 2045.
“Salah satu hambatan Indonesia untuk menjadi negara maju kita kenal dengan istilah underground economy. Artinya, ilegal. Kalau ilegal, negara tidak mendapat pajak. Oleh karena itu, rasio pajak kita kecil dibanding negara lainnya. Bagaimana kita mau membangun, memperkuat alat utama sistem senjata (alutsista), dan membangun sumber daya manusia?” kata Mendag Zulkifli Hasan.
Mendag pun menyampaikan empat pesan kepada para PPNS dan Calon PPNS yang hadir dalam forum. Pertama, agar berkoordinasi secara efektif. Menurutnya, setiap langkah penegakan hukum yang diambil perlu saling melengkapi dan tidak tumpang tindih.
Efisiensi penyidikan dan penuntutan kasus-kasus perdagangan juga dapat ditingkatkan. Koordinasi juga dapat meminimalisasi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana.
Kedua, para PPNS dan Calon PPNS juga harus terus meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri. Hal ini
menjadi penting, terutama untuk mengimbangi dan mendeteksi beragamnya bentuk aktivitas melawan hukum di bidang perdagangan.
Ketiga, memperkuat sinergi penegakan hukum. Hal ini dilakukan untuk memastikan pembenahan sistem dan penegakan hukum yang tegas untuk memberikan efek jera.
Keempat, fokus pada upaya pencegahan melalui edukasi kepada para pemangku kepentingan. Edukasi
penting agar pelaku usaha dan konsumen sama-sama mengetahui produk-produk yang legal dan menghindari produk ilegal.
“Perlu edukasi yang baik untuk pencegahan,” kata Mendag.
Mendag juga menyampaikan, Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan (BKPerdag Kemendag) tengah memetakan produk impor ilegal yang dijual di pasar dalam negeri.
“Penelitian ini untuk mengetahui seberapa besar produk ilegal menguasai pasar, karena hal ini
berdampak pada pendapatan negara, pajak, dan industri dalam negeri. Hasil penelitian ini akan disampaikan kepada Presiden RI, Kepala Kepolisian RI, dan Jaksa Agung,” tandas Mendag.
[Redaktur: Tumpal Alpredo Gultom]
