WahanaNews.co, Brasil - Mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto melaksanakan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) António Guterres, menjadi kegiatan pertama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Rio de Janeiro.
Bertempat di Hotel Hilton Copacabana, pertemuan ini membahas dinamika global terkini, termasuk upaya aktif Indonesia untuk menjadi bagian dari solusi global.
Baca Juga:
RI Siap Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi Berkelanjutan dari Amerika Serikat
Sekjen PBB mengapresiasi peran Indonesia sebagai mitra konstruktif PBB, baik dalam isu sosial ekonomi, perlindungan lingkungan, maupun misi perdamaian dan kemanusiaan. Presiden Prabowo turut sampaikan apresiasi atas kepemimpinan Sekjen Guterres yang konsisten mendukung perdamaian internasional.
Presiden Prabowo turut mengangkat isu prioritas pemerintahan beliau dan mengharapkan dukungan dari PBB. Isu prioritas tersebut antara lain yakni ketahanan dan swasembada pangan dan energi, hilirisasi industri, serta peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah Indonesia ingin menciptakan sumber daya manusia unggul, salah satunya melalui Program Makan Bergizi Gratis. Program ini menargetkan 82,9 juta anak-anak dan ibu hamil. Terkait isu transisi energi, Indonesia mendorong PBB mendukung inisiatif kelompok Global South melalui transfer teknologi dan program peningkatan kapasitas.
Baca Juga:
Bangun Ekosistem Industri Semikonduktor di Indonesia, Menko Airlangga Dorong Kerja Sama dengan Arizona State University
Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina dengan mendorong Solusi Dua Negara. Indonesia siap memobilisasi sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka misi perdamaian PBB.
Sebagaimana diketahui, Presidensi G20 Brasil turut mendorong reformasi tata kelola global – salah satunya reformasi PBB sebagai prioritasnya. Poin reformasi PBB yang diusulkan antara lain penguatan peran Majelis Umum termasuk Dewan Keamanan PBB, penguatan Komisi Perdamaian PBB untuk penanganan dan pencegahan konflik, Sekretariat Jenderal PBB yang lebih representatif, hingga kemungkinan peninjauan Piagam PBB. Demikian dilansir dari laman ekongoid, Minggu (24/11).
[Redaktur: JP Sianturi]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
