Ani menegaskan bahwa sejak 2015 hingga 2024, APBN sudah hadir dengan total Rp228,9 triliun untuk membantu sektor perumahan, terutama bagi MBR. APBN tersebut merupakan kombinasi dari uang muka, subsidi suku bunga, hingga FLPP untuk menciptakan likuiditas.
"2016 total APBN hadir Rp15,25 triliun, 2017 Rp18 triliun, 2019 Rp18,81 triliun untuk kombinasi tadi. (Pada) 2020 bahkan kita naikkan Rp24,19 triliun di tengah-tengah covid, 2021 naik lagi ke Rp28,95 triliun, 2022 naik lagi ke Rp34,15 triliun, 2023 Rp31,88 triliun, dan 2024 ini di dalam APBN ada Rp28,25 triliun," kata Bendahara Negara itu.
Baca Juga:
Pemprov Sulteng Dukung Penguatan Ketahanan Pangan Nasional, Jadi Lumbung Pangan Utama
Menurutnya, angka total APBN untuk sektor perumahan itu sudah sangat besar. Ia pun menegaskan bahwa dana tersebut tidak akan hilang, namun masih akan bergulir.
"Dan dana ini enggak hilang, seperti yang FLPP sendiri itu mencapai Rp105 triliun itu masih akan bergulir. Dan sekarang kita lihat, kalau masyarakat tadinya bisa mencicil 18 tahun bisa menjadi lebih pendek karena mereka pendapatannya naik, maka dananya bisa bergulir lebih untuk MBR yang lain," ujar dia lebih lanjut.
Ani mengklaim ia memahami beban-beban pajak yang sudah ditanggung masyarakat hingga pengusaha. Oleh karena itu, ia menyebut pihaknya akan berusaha memperbaiki laju APBN untuk mengurangi beban tersebut melalui berbagai cara.
Baca Juga:
Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Masih Terkendali, Menkeu: Ada Kenaikan Dibanding Tahun 2023
"Kalau untuk masyarakat, apakah mulai dari BPJS Kesehatan diberikan untuk 95 juta masyarakat yang tidak mampu membayar PBI kita bayarkan. Maupun dengan berbagai macam subsidi dan bansos," lanjut Ani.
"Tentu tidak cukup. Masyarakat akan merasa, 'oh, yang dapat mereka, saya ga dapat'. Atau dapatnya kurang dari apa yang kita butuhkan. Ya, karena, makanya tadi APBN perlu untuk diperkuat supaya bisa membantu terutama bagi masyarakat yang tidak mampu," pungkasnya.
[Redaktur: Sobar Bahtiar]
