WahanaNews.co | Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan perempuan memiliki peran krusial bagi negara termasuk dalam pencegahan korupsi.
Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK bahkan menyebutkan kalau perempuan mengambil peran penting dalam pencegahan korupsi.
Baca Juga:
Industri Fintech Bergolak di IFSE 2024, OJK Serukan Perlindungan Konsumen
"Perempuan memiliki beragam peran penting, sebagai istri, ibu, dan juga profesional. Perempuan bahkan bisa jadi tiang negara," tegas Mahendra dalam Women In Integrity Talk secara virtual, Jumat (25/11/2022).
Menurutnya pencegahan korupsi yang bisa dilakukan oleh perempuan dimulai sejak dalam lingkup yang sangat kecil yaitu keluarga.
"Dapat dibayangkan kalau perempuan-perempun hebat termasuk juga di keluarga mengimpelemntasikan intergritas dan anti korupsi," pungkas Mahendra.
Baca Juga:
OJK dan FSS Korea Bahas Pengawasan Lintas Batas dan Kerja Sama Keuangan
Untuk diketahui, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2022 literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia naik dan membaik dari periode sebelumnya.
Namun yang paling mengejutkan, Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi mengtakan indeks literasi keuangan perempuan meningkat cukup signifikan, dan untuk pertama kalinya pula, bahkan lebih tinggi dari indeks literasi laki-laki.
"Indeks literasi keuangan perempuan dalam SNLIK 2022 mencapai 50,3%, sedangkan angka literasi keuangan laki-laki adalah sebesar 49,05%," ujar Kiki dalam konferensi pers dikutip Rabu (23/11/2022).
Pada periode 2020-2022, angka literasi keuangan perempuan yang meningkat ini merupakan hasil dari OJK menempatkan perempuan sebagai kelompok prioritas untuk dilakukan edukasi dan literasi keuangan.
"Kita melihat pentingnya peranan perempuan dalam hal mengelola keuangan keluarga dan juga peranan perempuan yang sangat penting di dalam memberikan pendidikan atau edukasi keuangan terhadap anak-anaknya," ungkap Kiki.
Namun demikian, untuk indeks inklusi keuangan, kelompok gender laki-laki tetap berada di posisi yang lebih tinggi yaitu sebesar 86% dibandingkan indeks inklusi keuangan perempuan di angka 83,88%.
Secara keseluruhan, hasil SNLIK 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia naik dengan menggembirakan.
Angkanya mencapai 49,68% atau hampir 50%, naik dibandingkan tahun 2019 yang berada pada posisi yang sebesar 38,03%. Sedangkan untuk indeks inklusi keuangan, tahun ini mencapai 85,1%, meningkat dibandingkan periode 2019 yang sebesar 76,19%.
SNLIK 2022 ini dimulai pada Juli hingga September 2022 di 34 provinsi. Ada 76 kota/kabupaten dengan responden 14.634 orang yang berusia 15-79 tahun.
OJK memang melakukan survei setiap 3 tahun sekali. Metode yang digunakan dan indikatornya tetap sama yaitu untuk indeks literasi keuangan, dengan parameter pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap dan perilaku.
Peningkatan indeks literasi dan inklusi keuangan merupakan hasil kerja sama yang terjalin baik antara OJK, Kementerian/lembaga terkait, Industri Jasa Keuangan dan berbagai pihak lainnya, baik dalam wadah Dewan Nasional Keuangan Inklusif maupun Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang jumlahnya mengalami kenaikan dari 171 di tahun 2019 menjadi 462 TPAKD di tahun 2022.
Pandemi di awal tahun 2020 menjadi salah satu pendorong untuk mengakselerasi transformasi digital dalam edukasi keuangan yang memungkinkan edukasi keuangan dilakukan secara lebih masif dan borderless.
Bauran strategi edukasi keuangan secara tatap muka (luring) dan daring maupun penguatan aliansi strategis akan menjadi strategi kunci dalam mengakselerasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
Hasil SNLIK 2022 menjadi salah satu faktor utama bagi OJK dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan, strategi, dan merancang produk/layanan keuangan yang sesuai kebutuhan konsumen serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di tahun 2023, fokus OJK untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat Indonesia tertuang dalam Arah Strategis Literasi Keuangan Tahun 2023 adalah Membangun Literasi Keuangan Masyarakat Desa Melalui Aliansi Strategis dengan Kementerian/Lembaga Terkait, Perangkat Desa dan penggerak PKK Desa, dan Mahasiswa KKN.
Sasaran prioritas literasi keuangan tahun 2023 adalah pelajar/santri, UMKM, penyandang disabilitas dan masyarakat daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Sedangkan sasaran prioritas inklusi keuangan tahun 2023 adalah segmen perempuan, pelajar, mahasiswa dan UMKM, masyarakat di wilayah perdesaan, dan sektor jasa keuangan syariah. [rna]
