WAHANANEWS.CO, Jakarta - Ancaman krisis global akibat konflik Timur Tengah mulai membayangi sektor pariwisata Indonesia, memicu pemerintah untuk bergerak cepat melakukan reformasi demi menyelamatkan devisa dan kunjungan wisatawan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai sektor pariwisata nasional menghadapi tekanan serius akibat terganggunya konektivitas global.
Baca Juga:
DPRD Toba Dalam Rangka Penyampaian Hasil Pelaksanaan Reses Soroti Peningkatan Infrastruktur Pariwisata Kabupaten Toba
“Indonesia perlu segera melakukan reformasi untuk memitigasi kerugian akibat krisis global, serta membangun fondasi pariwisata dan destinasi yang kompetitif, tangguh, dan berdaya saing tinggi di kancah internasional,” ujar Airlangga dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu (18/3/2026).
Kementerian Pariwisata memproyeksikan potensi kehilangan sekitar 5.500 wisatawan mancanegara serta kerugian devisa mencapai Rp184,8 miliar per hari apabila kondisi ini tidak segera ditangani.
Gangguan juga tercatat pada sembilan rute internasional di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Ngurah Rai berdasarkan laporan InJourney Airports pada periode akhir Februari hingga 10 Maret 2026.
Baca Juga:
DPR Minta Bali Jadi Prioritas Anggaran, Kontribusi Devisa Capai 44 Persen
Dampak dari gangguan tersebut memengaruhi mobilisasi sebanyak 47.012 penumpang internasional.
Tekanan terhadap sektor ini semakin berat akibat kenaikan harga avtur yang berdampak langsung pada biaya operasional penerbangan.
Meski demikian, Airlangga menegaskan sektor pariwisata tetap menjadi salah satu tulang punggung ekonomi nasional.
Pada 2025, sektor pariwisata tercatat menyumbang Rp945,7 triliun atau setara 3,97 persen terhadap produk domestik bruto.
Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 15,39 juta orang atau tumbuh 10,7 persen secara tahunan, dengan kontribusi devisa sebesar 18,91 miliar dolar AS.
Sektor ini juga menopang sekitar 25,91 juta tenaga kerja di Indonesia.
Dalam upaya menjaga daya saing, pemerintah mendorong perluasan kebijakan Bebas Visa Kunjungan ke lebih banyak negara potensial.
Kajian World Travel and Tourism Council menunjukkan kebijakan bebas visa sejak 2015 mampu meningkatkan pertumbuhan wisatawan hingga 15 persen per tahun dan menciptakan sekitar 400.000 lapangan kerja.
Saat ini, pemerintah telah mengidentifikasi 20 negara potensial untuk perluasan kebijakan tersebut.
Selain itu, penguatan pasar domestik dinilai penting dengan memanfaatkan momentum libur Lebaran sebagai pendorong utama.
Strategi micro-tourism menjadi salah satu pendekatan dengan mengembangkan destinasi dalam radius perjalanan darat untuk pengalaman wisata yang lebih mendalam.
Pemerintah juga menyiapkan berbagai stimulus seperti diskon transportasi selama Lebaran 2026 dan kebijakan Work From Anywhere untuk mendorong mobilitas wisatawan domestik.
Langkah lain mencakup pembukaan rute internasional baru, penguatan branding Indonesia sebagai destinasi aman, serta promosi bagi segmen digital nomad.
Wilayah seperti Jakarta, Kepulauan Riau, dan KEK Kura-Kura Bali dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai ekosistem kerja berbasis teknologi bagi talenta global.
“Dengan gejolak nilai tukar saat ini, seharusnya menjadi potensi tersembunyi dalam menarik wisatawan karena mereka bisa mendapatkan nilai lebih dari uang yang mereka tukarkan, untuk itu pemasaran yang menonjolkan Indonesia sebagai destinasi high-end dengan harga terjangkau perlu diperkuat,” kata Airlangga.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk menjaga ketahanan sektor pariwisata di tengah dinamika global.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menilai momentum Lebaran menjadi penggerak utama ekonomi daerah melalui peningkatan mobilitas masyarakat.
"Momentum Lebaran ini selalu menjadi pengungkit ekonomi nasional, terutama di daerah, perputaran uang yang terjadi sangat besar dan memberikan efek berganda bagi masyarakat," kata Lamhot dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (18/3/2026).
Menurutnya, tradisi mudik mendorong konsumsi di berbagai sektor mulai dari transportasi hingga UMKM.
Dalam beberapa tahun terakhir, perputaran uang selama Lebaran bahkan diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah.
Ia menyebut kondisi ini sebagai peluang strategis untuk memperkuat ekonomi daerah melalui sektor riil.
"UMKM harus mampu menangkap peluang ini dengan meningkatkan kualitas produk dan layanan, pemerintah juga perlu memastikan dukungan pembiayaan dan distribusi berjalan optimal," ujarnya.
Selain itu, sektor pariwisata domestik diproyeksikan mengalami lonjakan signifikan selama libur Lebaran.
"Okupansi hotel dan kunjungan ke destinasi wisata diperkirakan meningkat tajam, ini menjadi peluang besar bagi daerah untuk menggerakkan ekonomi lokal," katanya.
Lamhot menilai daerah dengan destinasi unggulan berpotensi mengalami lonjakan kunjungan signifikan.
Ia menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur, aksesibilitas, kebersihan, dan keamanan di destinasi wisata.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga dinilai krusial dalam mengelola lonjakan aktivitas ekonomi selama Lebaran.
"Semakin lancar mobilitas masyarakat maka semakin besar pula potensi perputaran uang yang terjadi," ujarnya.
Ia juga mengingatkan pelaku industri pariwisata untuk menjaga standar pelayanan agar wisatawan mendapatkan pengalaman positif.
"Jika dikelola dengan baik, mudik Lebaran bukan hanya tradisi tahunan, tetapi juga instrumen strategis untuk pemerataan ekonomi," katanya.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
