WahanaNews.co | Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) minta pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan reformasi kebijakan subsidi pertanian secara menyeluruh.
Pasalnya anggaran subsidi terus meningkat tetapi tidak mendorong produktivitas pangan.
Baca Juga:
Menhan Prabowo Puji Kinerja Mentan Andi Amran Sulaiman Luar Biasa
"Diperlukan reformasi kebijakan subsidi pertanian secara menyeluruh, termasuk dengan mengevaluasi mekanisme subsidi dan merencanakan penghapusan bertahap,” jelas Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Aditya Alta lewat keterangan resmi, Senin (18/4/2022).
Penelitian CIPS menemukan bahwa peningkatan subsidi input pertanian berdampak kecil pada peningkatan produktivitas. Ini juga berkaitan dengan permasalahan yang masih sering terjadi di lapangan, misalnya kelangkaan pupuk bersubsidi yang menyebabkan petani mengurangi penggunaan pupuk atau membeli pupuk non-subsidi yang lebih mahal.
Lanjut Aditya, permasalahan lainnya adalah masih rendahnya penggunaan input dengan potensi hasil yang tinggi dan kurangnya kombinasi input secara optimal.
Baca Juga:
Densus 88 Mabes Polri Lakukan Deradikalisasi Dukung Sektor Pertanian Indonesia
"Walaupun secara historis program subsidi pupuk berjasa meningkatkan produktivitas padi, efektivitasnya saat ini tampak sudah maksimum dengan cukup meratanya penggunaan pupuk, terutama di Pulau Jawa," terang Aditya.
Dari penelitian CIPS menunjukkan tren produktivitas padi yang cenderung stagnan dari 2014-2019.
Di samping itu, target produksi 2020 sebesar 59,15 juta ton gagal tercapai dengan realisasi hanya 54,65 juta ton. Padahal, kata Aditya, pupuk bersubsidi menghabiskan anggaran subsidi non-energi terbesar dengan rerata tahunan mencapai Rp 31,53 triliun di periode 2015-2020.