WahanaNews.co, Jakarta - Keterwakilan perempuan dalam berbagai sektor menjadi langkah yang dapat ditempuh untuk mendorong pemenuhan kesetaraan gender. Urgensi dari pemenuhan aspek kesetaraan gender tersebut juga telah dicanangkan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) 2030.
Dalam pencapaiannya, Pemerintah berupaya untuk terus mengeliminasi tantangan di bidang kesetaraan gender mulai dari tingkat perempuan dan anak perempuan yang hidup dalam kemiskinan ekstrem dan menghadapi kerawanan pangan, tingkat kesetaraan gender pada angkatan kerja yang belum optimal, hingga kurangnya partisipasi perempuan dalam eksekutif perusahaan.
Baca Juga:
Menko Airlangga Teken Kerja Sama Blue Economy Indonesia-RRT, Disaksikan Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping
Adapun di Indonesia sendiri kesadaran dan fokus kesetaraan gender di lingkungan kerja terus mengalami peningkatan. Dalam Cencus IDX200 yang diadakan Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021 mencatat 15% peran Executive Leadership Teams (ELT) diduduki oleh perempuan. Sementara jumlah ELT perempuan meningkat dari 162 orang di tahun 2019 menjadi 175 orang di tahun 2021.
”Ini menjadi tantangan bagi IGNITE untuk menyalakan perempuan-perempuan supaya kesetaraan gender lebih tinggi,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech dalam acara IGNITE 2024: Mendorong Kepemimpinan Perempuan Untuk Indonesia Emas, Kamis (30/05).
Dalam upaya pencapaian target SDGs, terutama terkait kesetaraan gender, Pemerintah telah mencantumkan aspek pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional pada RPJMN tahun 2020-2024. Sejumlah dukungan bagi perempuan juga diberikan Pemerintah melalui pelatihan dalam Program Kartu Prakerja.
Baca Juga:
Pemerintah Komitmen Jaga Kelangsungan Industri Tekstil Dalam Negeri
Hingga saat ini, Program Prakerja telah dimanfaatkan oleh 18 juta penerima manfaat dengan persentase jumlah perempuan atau ibu rumah tangga hingga sebesar 51%. Program tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas, serta memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengembangkan diri melalui berbagai pelatihan.
Sebagai kebijakan yang dibentuk dengan skema government to people, Program Kartu Prakerja tersebut telah terbukti berdampak dengan memperoleh dukungan sejumlah lembaga internasional seperti United Nations Development Programme (UNDP). Selain itu, program tersebut juga menjadi referensi bagi beberapa negara seperti Thailand dan Laos, hingga Maroko yang berminat untuk mempelajari Program Kartu Prakerja.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah saat ini tengah mengupayakan reformasi struktural melalui keanggotan The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
