Sebagai contoh, stok kWh meter untuk penyambungan baru pelanggan atau Miniatur Circuit Breaker (MCB) yang dibutuhkan untuk penambahan daya. Laju ketersediaan material ini sangat cepat membuat terkadang unit layanan kehabisan stok material tersebut, hal ini menyebabkan proses pelayanan kepada pelanggan menjadi tertunda.
"Ujung-ujungnya ini berdampak pada tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.
Baca Juga:
Urgensi Krisis Iklim, ALPERKLINAS Apresiasi Keseriusan Pemerintah Wujudkan Transisi Energi Bersih
Selain itu, Darmawan juga menemukan bahwa material atau aset yang sudah terpasang, tapi karena satu dan lain hal harus dikembalikan (material retur), juga belum terkelola melalui sistem digital dan masih dikelola secara manual.
"Apakah aset tersebut masih bisa digunakan di tempat lain (relokasi), atau sudah rusak tetapi masih bisa diperbaiki, atau bisa juga sudah tidak bisa digunakan lagi. Ini juga perlu dikelola dengan baik melalui sistem digital," kata Darmawan.
Bergerak cepat, Darmawan langsung membentuk Tim Task Force Digitalisasi Pengelolaan Inventori untuk bisa segera menyelesaikan persoalan. Ia mengatakan perlu ada review dan laporan day to day agar pengawasan bisa lebih optimal.
Baca Juga:
Di COP29, PLN Perluas Kolaborasi Pendanaan Wujudkan Target 75 GW Pembangkit EBT 2030
Darmawan berharap, seluruh proses bisnis pengelolaan inventori di gudang PLN menjadi lebih simpel, rapi, proaktif dalam memastikan ketersediaan material dan akuntabel. Seluruh prosesnya juga dapat dimonitor mulai dari jajaran Direksi hingga petugas di lapangan.
Dengan adanya perbaikan ini, Darmawan yakin pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih baik. "Kedepan tidak ada lagi cerita di mana pelanggan tidak terlayani dengan cepat karena permasalahan dalam pengelolaan material," ujar Darmawan. [qnt]
Ikuti update
berita pilihan dan
breaking news WahanaNews.co lewat Grup Telegram "WahanaNews.co News Update" dengan install aplikasi Telegram di ponsel, klik
https://t.me/WahanaNews, lalu join.
