WAHANANEWS.CO, Jakarta - Langkah mengejutkan disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang bertekad menyapu bersih dana pemerintah mengendap di bank senilai Rp653,4 triliun agar tidak menjadi uang tidur yang tak memberi dampak pada rakyat.
Purbaya menyatakan pemerintah tidak boleh membiarkan uang negara menganggur di sistem perbankan ketika masih banyak kebutuhan pembangunan yang harus dipenuhi.
Baca Juga:
Konsumsi Listrik Naik, Purbaya Pantau Langsung Geliat Ekonomi Lewat PLN
“Nanti kami akan investigasi, jangan sampai uang saya (pemerintah) nganggur di perbankan,” kata Purbaya dalam forum “1 tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” di Jakarta.
Kementerian Keuangan mencatat total dana mengendap pemerintah pusat dan daerah mencapai Rp653,4 triliun per Agustus 2025 dengan rincian pemerintah pusat Rp399 triliun dan pemerintah daerah Rp254,4 triliun.
Dana tersebut tercatat berada dalam tiga jenis simpanan yaitu giro sebesar Rp357,4 triliun, tabungan Rp10,4 triliun, dan simpanan berjangka Rp285,6 triliun.
Baca Juga:
Rp 100 Triliun MBG Dikembalikan, Purbaya Bongkar Fakta yang Tak Pernah Dibuka ke Publik
Purbaya secara khusus menyoroti simpanan berjangka milik pemerintah yang melonjak dari Rp204,2 triliun pada Desember 2025 menjadi Rp285,6 triliun hanya dalam delapan bulan atau bertambah Rp81,4 triliun.
Menurutnya lonjakan simpanan ini menunjukkan ada alokasi belanja yang tidak berjalan optimal baik di pemerintah pusat maupun daerah.
Purbaya menegaskan dirinya ingin membenahi praktik tersebut terlebih dahulu sebelum menggerakkan kebijakan struktural lainnya.
Simpanan pemda di bank yang kini mencapai Rp254,3 triliun juga disorot karena terdiri atas Rp188,9 triliun di giro, Rp8 triliun di tabungan, dan Rp57,5 triliun di deposito.
Jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan simpanan pemda pada 2023 yang hanya Rp103,9 triliun dan 2024 sebesar Rp92,4 triliun yang berarti ada lonjakan Rp161,9 triliun hanya dalam waktu delapan bulan.
Padahal sejumlah pemda sempat menyampaikan keluhan ke Kemenkeu karena menilai alokasi anggaran dari pusat dinilai masih kurang.
“Harusnya kalau saya potong pun nggak apa-apa, tapi mereka protes uangnya kurang, saya nggak tahu ditaruh di mana uang itu, dalam bentuk apa, simpanan siapa, tapi nanti akan saya periksa,” tegas Purbaya.
Ia menambahkan bahwa niatnya bukan memangkas anggaran pemda tetapi memastikan dana yang sudah diberikan segera dibelanjakan untuk menggerakkan perekonomian daerah.
“Jadi saya bilang ke mereka bahwa mereka boleh minta uang tambahan, saya kasih kalau penyerapan anggarannya bagus dan nggak ada lagi penyelewengan, pertengahan tahun depan saya akan tambah uangnya, kira-kira gitu, jadi kami tidak menutup mata terhadap keadaan di sistem perekonomian,” ujar Purbaya.
[Redaktur: Rinrin Khaltarina]
