WAHANANEWS.CO, Jakarta - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2027 berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen.
Sasaran tersebut menjadi bagian dari tahapan strategis menuju target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029.
Baca Juga:
Dasco Sebut Pertemuan Chatib Basri dengan Presiden Bahas Strategi Pertumbuhan Ekonomi
Untuk mewujudkan target tersebut, pemerintah menyiapkan berbagai langkah percepatan, mulai dari penguatan investasi hingga menjaga daya beli masyarakat sebagai motor utama perekonomian domestik.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa saat memberikan tanggapan pemerintah atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Sebelumnya, seluruh fraksi di DPR RI telah menyampaikan berbagai masukan, kritik, serta rekomendasi terhadap KEM-PPKF Tahun 2027 dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Kamis (4/6/2026).
Baca Juga:
Paripurna DPR Setujui Perubahan UU P2SK untuk Dorong Pertumbuhan Ekonomi dan Ketahanan Keuangan
Pemerintah menegaskan bahwa pandangan dari Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi Partai Demokrat menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2027.
“Pemerintah menyampaikan apresiasi atas dukungan yang solid terhadap upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2027 yang lebih tinggi sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029,” ujar Purbaya dalam rapat tersebut.
Menurut pemerintah, salah satu kunci utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah meningkatkan investasi yang memiliki nilai tambah tinggi serta berorientasi ekspor.
Strategi ini diharapkan mampu mendorong produktivitas nasional, memperluas pasar ekspor, dan memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global.
Untuk mendukung langkah tersebut, pemerintah akan memperkuat sinergi antara kebijakan fiskal, kebijakan moneter, serta sektor keuangan agar tercipta iklim usaha yang kondusif dan mampu menarik investasi dalam skala yang lebih besar.
“Mengakselerasi investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor,” kata Purbaya.
Selain mendorong investasi baru, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada optimalisasi peran Danantara sebagai instrumen strategis untuk mempercepat investasi produktif di berbagai sektor prioritas.
Melalui penguatan leverage aset negara, pemerintah berharap dapat meningkatkan kepercayaan investor global sekaligus memperbesar arus investasi yang masuk ke Indonesia.
Investasi tersebut akan diarahkan pada sektor-sektor strategis yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian nasional, termasuk sektor yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global, meningkatkan nilai tambah industri dalam negeri, serta membuka lapangan kerja dengan keterampilan dan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.
Di samping investasi, pemerintah menilai konsumsi rumah tangga tetap menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Oleh karena itu, daya beli masyarakat harus terus dijaga agar aktivitas ekonomi domestik tetap bergerak dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan.
Pemerintah akan mengoptimalkan berbagai program perlindungan sosial, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mengendalikan inflasi, serta memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Mendorong peningkatan daya beli melalui efektivitas program perlindungan sosial, stabilisasi harga dan pengendalian inflasi, serta perluasan kesempatan kerja sehingga konsumsi rumah tangga dapat tumbuh kuat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, pemerintah memastikan berbagai program prioritas nasional akan terus diperkuat agar mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
Program-program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan sosial, tetapi juga diharapkan mampu menciptakan efek berganda (multiplier effect) terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional.
Beberapa program yang menjadi fokus pemerintah antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat.
“Berbagai program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDMP), dan Sekolah Rakyat terus didorong lebih efektif dan berkualitas sehingga menciptakan multiplier effect yang luas,” ujar Purbaya.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga menegaskan bahwa stabilitas ekonomi makro tetap menjadi fondasi utama untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.
Untuk tahun 2027, tingkat inflasi ditargetkan berada pada rentang 1,5 persen hingga 3,5 persen.
Sementara itu, nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
Dengan kombinasi penguatan investasi, peningkatan konsumsi rumah tangga, serta pengembangan sektor riil, pemerintah optimistis laju perputaran ekonomi nasional dapat semakin cepat.
Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, memperkuat daya saing ekonomi nasional, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka panjang.
[Redaktur: Ajat Sudrajat]
