WAHANANEWS.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Andhika Satya Wasistho menyoroti masih banyaknya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang belum memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Selain itu, tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai pentingnya penerapan standar dalam meningkatkan kualitas dan daya saing produk juga dinilai masih perlu ditingkatkan.
Baca Juga:
Saleh Daulay Ajak Masyarakat Jadikan Nobar Piala Dunia sebagai Ajang Ukhuwah dan Pemberdayaan Ekonomi
Karena itu, Andhika berharap Badan Standardisasi Nasional (BSN) dapat memperluas program fasilitasi sertifikasi SNI gratis bagi UMKM pada tahun 2027.
Menurutnya, dukungan tersebut sangat penting untuk membantu pelaku usaha kecil menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi pembiayaan maupun pendampingan dalam proses sertifikasi.
“Hari ini masih banyak sekali keterbatasan terkait pendampingan dan pembiayaan. Saya harap di 2027 ini bisa lebih maksimal bagaimana pelaku UMKM nantinya bisa difasilitasi sertifikasi SNI secara gratis,” ujar Andhika dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Kepala BSN Donny Purnomo Januardhi Effyandono yang digelar di Ruang Rapat Komisi VII, Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Baca Juga:
Komisi VII Gandeng JAFF Bahas Pengembangan Industri Film dan Ekonomi Kreatif Nasional
Menurut Andhika, keberadaan sertifikasi SNI menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dalam negeri.
Sertifikasi tersebut juga dapat membuka peluang yang lebih luas bagi UMKM untuk menembus pasar nasional maupun internasional.
Dalam kesempatan yang sama, Andhika turut mendukung usulan penambahan anggaran BSN guna mempercepat proses penyusunan dan harmonisasi SNI di berbagai sektor strategis yang menjadi prioritas pembangunan nasional.
