WAHANANEWS.CO, Jakarta - Penolakan tegas kembali terdengar dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menegaskan tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai pendirian family office di Indonesia meskipun gagasan tersebut telah lama diusung Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan sejak era Presiden Joko Widodo.
Purbaya menyampaikan sikapnya secara terbuka dan menyebut bahwa dirinya tidak akan mengalihkan anggaran negara untuk proyek itu, bahkan jika dorongan politik dan narasi ekonominya terus disuarakan.
Baca Juga:
Prabowo Jadi Saksi Langsung Penandatanganan Perdamaian Gaza Bersama Trump, Erdogan, dan Macron
“Saya sudah dengar lama isu itu (family office), tapi biar saja,” ucap Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat DJP, Jakarta. “Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun saja sendiri. Saya anggarannya (APBN) enggak akan alihkan ke sana.”
Ia menegaskan fokusnya sebagai Menteri Keuangan adalah memastikan seluruh alokasi APBN tepat sasaran dan tidak menciptakan ruang kebocoran belanja negara.
“Saya fokus, kalau kasih anggaran tepat, nanti pas pelaksanaannya tepat waktu, tepat sasaran dan nggak ada yang bocor, itu saja,” lanjutnya.
Baca Juga:
Anak Riza Chalid Didakwa Korupsi hingga Rugikan Negara Triliun
Purbaya juga secara terang mengatakan dirinya tidak terlibat dalam penyusunan konsep family office dan bahkan belum memahami detail rancangan program itu.
“Enggak, saya nggak terlibat. Kalau mau saya doain lah,” ujarnya. “Saya belum terlalu ngerti konsepnya. Walaupun Pak Ketua DEN sering bicara, saya belum pernah lihat apa sih konsepnya, jadi saya nggak bisa jawab.”
Meski demikian, Luhut sebelumnya menyatakan bahwa rencana pembentukan family office tetap berjalan dan ditargetkan dapat beroperasi dalam tahun yang sama, meskipun pemerintahan telah berganti menuju era Presiden Prabowo Subianto.
“Saya kira masih berjalan, kita lagi kejar terus,” kata Luhut di Gedung Bursa Efek Indonesia. “Kita harap bisa segera diputuskan presiden,” tambahnya.
Bahkan ia sempat menargetkan operasional family office aktif dalam tahun berjalan dengan harapan investasi global dapat masuk tanpa hambatan.
“Ya kita harap tahun ini harus bisa,” tegas Luhut.
Gagasan family office tersebut pertama kali muncul pada Mei 2024 dengan meniru model dari Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi yang telah memiliki ribuan kantor kekayaan keluarga untuk mengelola aset triliunan dolar secara terpusat dan efisien.
Luhut mengatakan Singapura telah memiliki 1.500 family office dan menjadikannya salah satu pusat pengelolaan kekayaan keluarga global yang bisa menarik dana besar masuk ke ekonominya.
Dalam rancangan Indonesia saat itu, pemerintah menargetkan potensi dana masuk dari family office dapat mencapai 500 miliar dolar AS atau sekitar Rp8.151,95 triliun, setara dengan 5 persen dari total kekayaan family office di dunia yang ditaksir mencapai 11,7 triliun dolar AS.
Family office ini direncanakan menjadi tempat manajemen investasi, perencanaan pajak, hingga pengelolaan dana strategis, dengan fasilitas tertentu bagi investor asing.
Menurut Luhut, melalui skema tersebut investor asing dapat menempatkan dananya tanpa pajak, dan baru akan dikenakan pajak apabila investasi itu menciptakan lapangan kerja di dalam negeri.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
