WAHANANEWS.CO, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan permintaannya agar CEO Danantara Rosan Roeslani mencicil pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh sebesar Rp2 triliun per tahun hingga lunas.
Pernyataan itu ia sampaikan usai mengikuti rapat perdana Dewan Pengawas (Dewas) Danantara yang digelar di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Rabu (15/10/2025).
Baca Juga:
Pencuri Kabel Kereta Cepat Whoosh Tertangkap Basah, Bawa Ini
Purbaya menghitung bunga utang yang harus dibayar mencapai Rp2 triliun per tahun sementara proyeksi pemasukan operasional Whoosh dalam satu tahun penuh hanya sekitar Rp1,5 triliun.
"Mereka cuma perlu bayar Rp2 triliun, kan? Untungnya Rp1,5 triliun, basically low cost-nya cuma Rp500 (miliar) yang kurang, kan? Dapat dividen BUMN setahun Rp90 triliun-Rp100 triliun," kata Purbaya menegaskan posisi pemerintah dalam pembayaran kewajiban tersebut.
Ia kemudian menyoroti isi perjanjian antara China Development Bank dan pemerintah Indonesia untuk memastikan siapa sebenarnya yang memiliki kewajiban membayar utang yang timbul dari proyek strategis itu.
Baca Juga:
Pemerintah Kaji Jalur Jakarta–Surabaya Tanpa APBN, KCIC Tunggu Dukungan Lahan
"Yang jelas, kita lihat dulu waktu perjanjian (China Development Bank) dengan Indonesia, apakah harus dibayar pemerintah atau struktur pembayaran yang jelas? Kan Danantara juga pemerintah, dari BUMN-BUMN jadi satu," ujar Purbaya menjelaskan posisi Danantara sebagai konsolidasi dari berbagai BUMN.
Menurutnya, Rosan memiliki kemampuan finansial untuk menyetor cicilan utang tersebut melalui penerimaan dividen BUMN yang dianggap mencukupi.
Ia mencontohkan dividen yang disetorkan BUMN tahun ini yang mencapai kisaran Rp80 triliun dan menilai angka tersebut cukup besar untuk menopang skema pembayaran bunga utang kepada China Development Bank.
Meski begitu, Purbaya menyebut Rosan masih akan menelaah lebih lanjut opsi dan struktur pembayaran yang paling realistis sebelum mengajukannya kepada Kementerian Keuangan.
"Yang utang Whoosh mereka bilang akan pelajari lagi dan mereka akan propose ke kita seperti apa skema pembayaran utang Whoosh, kalau saya bilang, saya sudah putus tidak pakai APBN, nanti kita tunggu deh seperti apa studinya," kata Purbaya menjelaskan sikapnya yang tidak ingin menggunakan dana APBN untuk menutup kewajiban tersebut.
Ia menekankan kembali bahwa tidak ada klausul dalam perjanjian Indonesia dengan China yang mewajibkan pemerintah menggunakan anggaran negara untuk membayar utang proyek kereta cepat.
"Saya sih posisinya clear, karena di perjanjian Indonesia dengan China enggak ada harus pemerintah yang bayar, biasanya sih selama struktur pembayarannya clear, mereka (CDB) enggak ada masalah," imbuhnya menegaskan.
Sementara itu, CEO Danantara Rosan Roeslani enggan memberikan pernyataan usai rapat Dewas Danantara dan menyebut diskusi yang berlangsung merupakan urusan internal Dewas.
Rosan hanya mengatakan bahwa dirinya harus segera bergerak menuju Istana Kepresidenan Jakarta untuk memenuhi panggilan agenda lanjutan setelah rapat tersebut selesai.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
