WahanaNews.co | Pemerintah melalui PLN memberikan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) untuk 50 warga kurang mampu di Desa Pernasidi Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, Selasa, (11/10).
Bantuan tersebut merupakan wujud komitmen PLN dalam membantu mengentaskan kemiskinan khususnya di Provinsi Jawa Tengah.
Baca Juga:
Tangani Transisi Energi, PLN Bentuk Divisi Khusus
Kesuksesan program BPBL tersebut tidak lepas dari sinergi antara PLN dengan Kementerian ESDM, Bank Jateng, dan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
Peresmian dihadiri Direktur Distribusi PLN Adi Priyanto, General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jateng dan DIY AB Wahyu Jatmiko, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, dan Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu.
Adi Priyanto menyampaikan bantuan tersebut merupakan bagian dari Program Pemerintah melalui PLN untuk mensejahterakan masyarakat.
Baca Juga:
PLN Butuh Dana Rp10.953 Triliun demi Net Zero Emission 2060
“Ini adalah bukti negara hadir di tengah masyarakat, kehadiran listrik ini untuk mensejahterakan. Yang semula anak-anak belajar menggunakan lampu teplok, dengan listrik bisa belajar dengan baik,” ujar Adi dalam sambutannya.
Kehadiran listrik juga diharapkan dapat membantu masyarakat untuk merintis usaha yang pada akhirnya berimbas kepada meningkatnya perekonomian.
Bantuan pasang baru listrik tersebut meliputi instalasi tenaga listrik dan biaya pemasangannya, biaya sertifikasi laik operasi, biaya penyambungan baru ke PLN, dan pengisian token listrik perdana. Para penerima manfaat adalah masyarakat kurang mampu yang masuk ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Program tersebut telah diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI (Permen ESDM) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Bantuan Pasang Baru Listrik Bagi Rumah Tangga Tidak Mampu.
Sugeng Suparwoto dalam sambutannya mengatakan setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan listrik.
“Listrik sudah menjadi bagian kehidupan sehari hari, sudah menjadi kebutuhan pokok, maka sudah menjadi hak setiap warga negara untuk mendapatkan listrik, dan kewajiban negara adalah mengadakan kebutuhan pokok itu,” kata Sugeng.
Ia menambahkan, di tahun 2022 telah disetujui anggaran APBN sebesar 80 ribu sambungan listrik di seluruh Indonesia, di mana untuk wilayah Jawa Tengah berjumlah 9.300 sambungan.
“Terima kasih Kementerian ESDM dan PLN yang merealisasi ini semua, mari kita bersama bergandeng tangan untuk mensejahterakan masyarakat salah satunya melalui listrik, karena kegunaan listrik ini besar,” katanya. [qnt]
