Oleh YUKIE H. RUSHDIE
Baca Juga:
Kawal Kemenangan Arsjad Rasjid, Pemuda Pancasila Terjunkan Pengurus ke Kendari
DALAM situasi yang
luar biasa, ketidakbiasaan pun memang menjadi suatu keniscayaan.
Fenomena itu jualah yang kini tengah menerpa
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.
Baca Juga:
Jadi Ketum, Arsjad Rasjid: Kadin Fokus Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi
Rencananya, organisasi besar yang berperan
sangat signifikan dalam perekonomian Indonesia ini bakal menggelar Musyawarah
Nasional (Munas) pada akhir 2020 silam, di Jakarta.
Namun, rencana itu batal, dan bergeser menjadi
tanggal 2-4 Juni 2021, di Bali.
Kini, Munas --yang salah satu agendanya adalah
pemilihan Ketua Umum Kadin Indonesia periode 2021-2026-- itu kembali mengalami rescheduling,
menjadi tanggal 30 Juni 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara.
Betul. Bagi Kadin, pergeseran jadwal Munas
hingga dua kali itu memang adalah ketidakbiasaan.
Akan tetapi, dalam situasi yang luar biasa
seperti saat ini, ketidakbiasaan itu menjadi sesuatu yang bersifat "mutlak",
yang --suka tidak suka-- terpaksa harus dilakukan.
Jangankan event berskala nasional,
bahkan Piala Eropa, Olimpiade, Piala Dunia U-20, ibadah haji, dan lain-lain pun
serentak melakukan penjadwalan ulang.
Pergeseran itu bukan cuma pada jadwal, tapi
juga soal fokus (refocussing) dan pengalokasian (reallocation).
Yang kena bukan cuma Kadin, tapi juga
pemerintahan Indonesia, PBB, FIFA, IOC, NATO, dan sebagainya.
Ya, percaya tidak percaya, pandemi Covid-19
memang telah meniscayakan segala bentuk ketidakbiasaan itu.
Dalam konteks Kadin, kita sepakat untuk tidak
melakukan manuver-manuver politis terhadap organisasi yang diisi deretan
pengusaha papan atas --bahkan manusia-manusia terkaya-- di Indonesia tersebut.
Namun, mengumbar isu adanya "campur tangan
negatif" pemerintah dalam penjadwal-ulangan Munas Kadin kali ini pun tentunya termasuk
perilaku yang sangat politis.
Kalau pun memang ada campur tangan pemerintah
dalam hal jadwal Munas Kadin itu, saya kira intervensi tersebut tak lepas dari arti
"kehadiran" pemerintah demi kepentingan penyelamatan masyarakat.
Makna "kehadiran pemerintah" itu tentunya
harus diperluas, setidaknya dalam pemahaman kita.
Artinya, pemerintah bukan sekadar "wajib hadir"
untuk mengatasi masalah yang sudah muncul, tapi juga "wajib hadir" dalam konteks
pencegahan timbulnya masalah.
Betapa memalukannya jika Munas Kadin, yang
sudah diakui sebagai mitra strategis pemerintah dalam perekonomian nasional,
mendadak menjadi cluster baru penyebaran Covid-19, yang sudah disepakati
merupakan musuh bersama warga dunia.
Dengan kata lain, tak ada yang "luar biasa"
dalam pergeseran jadwal Munas Kadin kali ini.
Yang luar biasa justru adalah penolakan
terhadap dalih Covid-19 sebagai fenomena yang meniscayakan sederet ketidakbiasaan
tadi, bahkan sibuk menjadikan pemerintah sebagai si kambing yang paling
hitamnya.
Begitulah, kira-kira" (Yukie H. Rushdie, Pemimpin
Redaksi WahanaNews)-qnt
