WAHANANEWS.CO, Jakarta - Gubernur Bank Indonesia (BI) kembali menegaskan, sumber data dana mengendap pemerintah daerah di perbankan, yang sebelumnya sempat menjadi polemik antara pemerintah pusat dan daerah seluruhnya bersumber dari pasokan data Bank Pembangunan Daerah atau BPD.
Data kas pemda yang hanya bersemayam di perbankan dan belum terbelanjakan itulah yang ia sampaikan langsung kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan.
Baca Juga:
BI Hadirkan QRIS Tap In-Tap Out, Bayar MRT hingga KRL Kini Cukup Tempel Ponsel
"Kalau data rekening pemda di BPD ya kami terima dari BPD dan itu yang kami sampaikan, dan itu sama data pemerintah daerah, uangnya pemda di BPDitu reportnya ke kami dan itu juga kami sampaikan kepada Kementerian Keuanga," kata Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Sebagaimana diketahui, Polemik data dana mengendap pemerintah daerah atau pemda yang tercatat di Bank Indonesia (BI) dengan yang tersimpan di kas masing-masing daerah beberapa waktu lalu memang sudah menemukan titik terang, setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan sumber masalahnya.
Masalah yang sempat membuat Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi BI hingga BPK dan berpolemik dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa itu ternyata bermuara dari salahnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) dalam melakukan input data kas pemda hingga masalah selisih waktu pencatatan.
Baca Juga:
Polemik Angka Rp18 Triliun, BI dan Kemendagri Saling Klarifikasi Soal Dana Pemda
"Bank daerahnya meng-inputnya salah," kata Tito di Jakarta International Convention Center, Jumat (31/10/2025).
Khusus untuk perbedaan waktu pencatatan, Tito mengatakan, itu memang sebagaimana yang terjadi di kas mengendap Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Saat dicatat oleh perbankan, periode waktunya untuk tahun berjalan hingga terekam senilai Rp 4,1 triliun akhir September 2025 sebagaimana catatan di BI, plus adanya data BLUD.
Namun, kata Tito, saat dilakukan pengecekan langsung ke kas per akhir kuartal III-2025, dananya sudah berkurang sesuai catatan Gubernur Jawa Barat yang akrab disapa KDM itu yang senilai Rp 2,38 triliun.
