WAHANANEWS.CO, Jakarta - Di tengah gelombang perombakan besar yang melanda Kementerian Keuangan, Rionald Silaban tegak berdiri. Dijuluki "orang terkaya di Indonesia" oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, posisinya sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara (Dirjen KN) tak tergoyahkan oleh reshuffle.
Ketika posisi strategis lain seperti Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai mengalami pergantian di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Rionald tetap pada jabatannya.
Baca Juga:
Pengembang Siap Bangun Kota Modern Seluas 1.100 Hektare, MARTABAT Prabowo-Gibran Sebut Kota Global Aglomerasi Jabodetabekjur Semakin Nyata
Ini mengindikasikan bahwa Rionald bukan sekadar bertahan, melainkan menjadi simbol stabilitas di tengah pusaran perubahan.
Pengelola Kekayaan Negara Rp11.000 Triliun
Lahir di Pekanbaru pada 23 April 1966, Rionald Silaban adalah pejabat eselon I yang kini mengelola aset negara dengan nilai mencengangkan, lebih dari Rp11.000 triliun.
Baca Juga:
Dorong Kemandirian Energi Bersih, ALPERKLINAS Apresiasi Kerjasama Pemprov Bali dan PLN Icon Plus Percepat Bangun PLTS Atap
Julukan “orang terkaya di Indonesia” bukan tanpa alasan, karena dalam kapasitasnya, ia mengelola kekayaan negara yang jauh melebihi harta pribadi siapapun di Tanah Air.
Ia meraih gelar Sarjana Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (1989), dan kemudian gelar Master of Laws (LLM) bidang Common Law dari Georgetown University, AS (1993).
Kariernya di Kementerian Keuangan dimulai tahun 1990, dan terus meroket hingga dipercaya menduduki berbagai jabatan strategis, termasuk Kepala BPPK dan Plt Dirut LPDP.
Dari World Bank hingga Satgas BLBI
Antara 2014 hingga 2016, Rionald menjabat sebagai Executive Director untuk South East Asia Voting Group di World Bank.
Tak hanya menjadi teknokrat ulung, ia juga dipercaya memimpin Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI pada 2021–2023.
Saat menjabat Ketua Satgas BLBI, Rionald menunjukkan sikap tegas terhadap para obligor bandel.
Ia mengapresiasi penangkapan Marimutu Sinivasan, bos Texmaco Group, yang ditangkap saat hendak kabur ke Malaysia lewat PLBN Entikong.
“Soal Marimutu, saya terima kasih sekali kepada Imigrasi yang membantu menjalankan cekal terhadap yang bersangkutan,” ujar Rionald di DPR, Senin (9/9/2024).
Menurutnya, utang Marimutu mencapai USD 3,9 miliar atau Rp31 triliun, namun sejauh ini negara baru berhasil menagih Rp30 miliar. “Masih rendah sekali,” tegasnya.
Komite Pengganti Satgas BLBI: Rionald Masih Mengawal
Meski masa kerja Satgas BLBI telah usai, Rionald sempat terlibat dalam perencanaan Komite Penanganan Hak Tagih Dana BLBI.
Komite ini digagas sebagai pengganti permanen bagi Satgas yang bersifat sementara.
“Kami masih menunggu prosesnya. Saya belum bisa komentar lebih jauh,” ungkap Rionald saat ditanya awak media, Kamis (8/11/2024).
Meski begitu, ia menegaskan bahwa tugas Komite akan tetap sama: mengejar sisa piutang negara dan aset properti dari para obligor.
Sosok Tak Tergantikan
Di tengah reshuffle, tetap bertahannya Rionald Silaban menjadi sinyal kepercayaan penuh terhadap kinerjanya.
Tak hanya sebagai pengelola aset, ia adalah ujung tombak pemerintah dalam menagih utang triliunan rupiah kepada konglomerat hitam BLBI.
Dengan keteguhan dan integritas yang konsisten, Rionald Silaban bukan sekadar pejabat, ia adalah simbol keberlanjutan dalam menjaga kekayaan negara.
[Redaktur: Elsya Tri Ahaddini]
