WahanaNews.co, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan kesannya usai bersaksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) Jumat (5/4/2024).
Melalui akun Instagramnya, @smindrawati mengatakan kesaksian yang ia berikan di MK menjadi forum baik dalam merawat nalar publik mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), termasuk dalam kaitannya dengan belanja publik seperti subsidi, bansos, jaminan sosial.
Baca Juga:
Kanwil DJPb Sulteng: Kinerja APBN hingga Oktober 2024 Alami Pertumbuhan Positif
Melalui forum itu juga, Sri Mulyani mengatakan bisa menjelaskan ke masyarakat bahwa negara hadir menjalankan mandat merawat kehidupan bersama yang diharapkan menuju kesejahteraan yang berkeadilan.
"Forum yang baik ini menjadi salah satu cara dalam merawat nalar publik mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Memberikan ruang untuk menjelaskan dan mendiskusikan bagaimana APBN -instrumen penting dan strategis bernegara- menjadi sarana gotong-royong anak bangsa, dimana yang mampu, berkontribusi lebih besar, sedangkan yang tidak mampu, perlu dibantu," katanya seperti dikutip dari unggahan tersebut.
Ia karena itu mengatakan sebagai instrumen kebijakan yang sangat penting, APBN juga harus dijaga bersama dengan tata kelola yang baik, amanah, berintegritas, dan profesional.
Baca Juga:
Realisasi Anggaran Pendidikan Hingga Oktober 2024 Capai Rp463,1 Triliun
Itu perlu dilakukan sebagai upaya mencapai cita-cita bersama Indonesia.
"Yaitu terwujudnya "gemah ripah loh jinawi - baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur" Negeri yang damai, adil, makmur, dan sejahtera! 🇮🇩," katanya.
Sri Mulyani hari ini memberikan kesaksiannya dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK. Kesaksian diberikan terkait gelontoran bansos yang dilakukan Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2024 yang dianggap menguntungkan pasangan Prabowo-Gibran.
Dalam kesaksian tersebut, Sri Mulyani menyampaikan beberapa poin penting soal gelontoran bansos tersebut. Salah satunya soal anggaran bansos.
Ia mengatakan anggaran bansos 2024 yang disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) hanya naik Rp1,23 triliun dari 2023. Artinya, tidak ada perubahan yang signifikan.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran perlindungan sosial melalui Kemensos sebesar Rp75,6 triliun di APBN 2024. Sedangkan di 2023 sebesar Rp74,3 triliun.
"Belanja bansos PKH (Penerima Keluarga Harapan) dan kartu sembako yang disalurkan melalui Kemensos mengalami kenaikan sebesar Rp1,23 triliun," ujarnya.
Menurutnya, kenaikan anggaran ini bukan karena program baru, melainkan adanya kenaikan alokasi untuk bantuan makan lansia serta bantuan untuk penyandang disabilitas dan bantuan yatim piatu.
Begitu juga dengan anggaran perlindungan sosial di Kementerian/Lembaga lainnya seperti di Kemendikbud, Kemenag, Kemenkes hingga Kemenaker naik tidak signifikan dari Rp69,3 trililiun di 2023 menjadi Rp80,5 triliun di 2024.
"Belanja perlinsos yang disalurkan melalui Kemendikbud dan Kemenag mengalami kenaikan sebesar Rp7,47 triliun dibandingkan 2023 dikarenakan adanya kenaikan unit cost jenjang pendidikan menengah dan tambahan sasaran," jelas Ani.
Sementara terkait BLT El Nino dan bantuan pangan, ia menyebut diputuskan setelah rapat terbatas bersama Jokowi dan kementerian terkait 2023 lalu.
Ani menjelaskan awalnya dalam rapat itu pembahasannya mengenai Regsosek (Registrasi Sosial Ekonomi) yang memuat kumpulan data dari semua RT di Indonesia.
Kemudian, dalam rapat itu, pembahasan melebar ke harga beras dan salah satu penyebabnya karena perubahan iklim seperti El Nino.
"Sehingga diputuskan tambahan anggaran itu sejak 2023," imbuhnya.
BLT El Nino itu diberikan bersamaan dengan bantuan pangan berupa beras 10 kg yang penugasannya ada di Badan Pangan Nasional (Bapanas). Sedangkan, El Nino melalui Kementerian Sosial.
Menurut Ani, awalnya BLT El Nino diputuskan diberikan selama 3 bulan yakni September, Oktober, dan November 2023. Namun, karena akhir tahun masih terjadi El Nino, maka diperpanjang hingga Desember.
"Karena dari BMKG dan BRIN sampaikan El Nino meluncur terus sampai 2024, maka bantuan pangan untuk El Nino diberikan sampai 2024 selama 6 bulan untuk cover kemungkinan terjadinya disrupsi dari sisi panen dan ketidakpastian. Itu yang bisa disampaikan mengenai bantuan pangan dan El Nino," jelasnya.
Sementara, untuk 2024, BLT El Nino yang diubah namanya menjadi mitigasi risiko belum direalisasikan. Sehingga, tambahan anggaran pun belum diberikan oleh Kemenkeu.
"Kan ditambahkan anggarannya, namun tadi bu mensos menyatakan belum memulai. Sampai hari ini kami di Kemenkeu belum mendapatkan dokumen dari Kemensos untuk bisa mengeksekusi bantuan mitigasi pangan tersebut, jadi belum ada pelaksanaannya," pungkas Ani.
[Redaktur: Alpredo Gultom]
